Dana gempa Sumbar Sebesar Rp 3,4 Triliun Dirampok Pemerintah Pusat - Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno mengatakan, dana bantuan gempa bumi untuk pembangunan infrastruktur di Sumatra Barat sebesar Rp3 triliun dari Rp6,4 triliun menguap. "Awalnya ada dan terdapat dalam APBN untuk dana bantuan kepada Sumbar sebanyak Rp6,4 triliun. Dari Rp 6,4 triliun, sekitar Rp 3,3 triliun untuk bantuan rumah masyarakat itu sudah turun dan telah disalurkan," kata Irwan usai bertemu Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Jumat (20/05).
Ketika Pemda Sumbar meminta sisanya (Rp3,4 triliun) guna membangun infrastruktur berupa pembangunan 19 gedung perkantoran Pemerintah Daerah Sumatra Barat, dana tersebut tidak ada.
Ia menceritakan, sebagai gubernur, dirinya meminta sisa dana tersebut dengan berbicara kepada Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Waktu itu, ujarnya, BNPB menyarankan untuk diminta kepada Menteri Keuangan dan dirinya meminta Menkeu (Sri Mulyani ketika itu) dan kemudian ke Dirjen Anggaran serta meminta penjelasan kepada Badan Anggaran DPR. Di Badan Anggaran DPR dikatakan bahwa dana tersebut sudah dimasukkan kembali ke Kemenkeu. Tak lama, datang surat dari Kementerian PU soal pembangunan gedung itu diserahkan pada kementerian masing-masing. "Akhirnya kami surati Presiden SBY sebanyak dua kali dan direspon oleh Wakil Presiden yang ternyata uangnya sudah tidak ada sama sekali," kata Irwan.
Bahkan, kata politisi PKS itu, Dirjen Anggaran Kemenkeu meminta agar Pemda Sumbar membangun 19 gedung pemerintah melalui APBD. "Dirjen Anggaran bilang pakai APBD saja, lalu saya jawab sama saja dengan mati berdiri. Mana ada dana provinsi untuk membangun itu. Sama sekali tidak ada," ungkap mantan Ketua Komisi VIII DPR itu.
Irwan terus berupaya agar pemerintah pusat mencairkan dana Rp3 triliun tersebut dengan mengajukan usulan saat Musrenbangnas dua bulan lalu melalui kementerian dan lembaga terkait. "Tapi kawan-kawan di sana tidak menyetujui karena mereka menyarankan itu melalui BNPB. Tapi di BNPB sendiri hingga kini belum ada juga," imbuhnya.
Saat ini ada 19 lebih gedung pemerintahan yang rusak dan hancur akibat gempa bumi tahun 2009 lalu yang hingga kini belum ada dana pembangunannya. "Untuk gedung pemerintah kecuali, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), masih ada sekitar 19 gedung kantor lagi yang belum dibangun," ungkap Irwan.
Penanganan korban gempa, Pemda Sumbar dalam waktu 3 bulan mampu menyelesaikannya secara tuntas dan bahkan mendapat penghargaan dari BNPB sebagai provinsi tercepat menyalurkan bantuan terhadap 154 ribu rumah dan memiliki track record terbaik dalam penanggulangan darurat.
Dalam kesempatan itu, ia meminta kepada seluruh anggota DPR RI dan DPD asal Sumatra Barat untuk bisa membantu pencairan dana yang menguap itu.
"Saya mau konkrit, mohon kiranya kalau tidak ada keberatan, kekuatan kita di parlemen ini memanggil Menteri Keuangan Agus Martowardjojo untuk mengatakan jangan kira Sumbar itu sudah selesai dari penanganan gempa bumi. Masih ada sekitar 50 ribu rumah masyarakat dan 19 gedung Pemerintah Daerah (Pemda) yang masih rata dengan tanah dan pegawai kita semuanya berserakan," kata Irwan Prayitno. ( kaskus.us )
Ketika Pemda Sumbar meminta sisanya (Rp3,4 triliun) guna membangun infrastruktur berupa pembangunan 19 gedung perkantoran Pemerintah Daerah Sumatra Barat, dana tersebut tidak ada.
Ia menceritakan, sebagai gubernur, dirinya meminta sisa dana tersebut dengan berbicara kepada Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Waktu itu, ujarnya, BNPB menyarankan untuk diminta kepada Menteri Keuangan dan dirinya meminta Menkeu (Sri Mulyani ketika itu) dan kemudian ke Dirjen Anggaran serta meminta penjelasan kepada Badan Anggaran DPR. Di Badan Anggaran DPR dikatakan bahwa dana tersebut sudah dimasukkan kembali ke Kemenkeu. Tak lama, datang surat dari Kementerian PU soal pembangunan gedung itu diserahkan pada kementerian masing-masing. "Akhirnya kami surati Presiden SBY sebanyak dua kali dan direspon oleh Wakil Presiden yang ternyata uangnya sudah tidak ada sama sekali," kata Irwan.
Bahkan, kata politisi PKS itu, Dirjen Anggaran Kemenkeu meminta agar Pemda Sumbar membangun 19 gedung pemerintah melalui APBD. "Dirjen Anggaran bilang pakai APBD saja, lalu saya jawab sama saja dengan mati berdiri. Mana ada dana provinsi untuk membangun itu. Sama sekali tidak ada," ungkap mantan Ketua Komisi VIII DPR itu.
Irwan terus berupaya agar pemerintah pusat mencairkan dana Rp3 triliun tersebut dengan mengajukan usulan saat Musrenbangnas dua bulan lalu melalui kementerian dan lembaga terkait. "Tapi kawan-kawan di sana tidak menyetujui karena mereka menyarankan itu melalui BNPB. Tapi di BNPB sendiri hingga kini belum ada juga," imbuhnya.
Saat ini ada 19 lebih gedung pemerintahan yang rusak dan hancur akibat gempa bumi tahun 2009 lalu yang hingga kini belum ada dana pembangunannya. "Untuk gedung pemerintah kecuali, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), masih ada sekitar 19 gedung kantor lagi yang belum dibangun," ungkap Irwan.
Penanganan korban gempa, Pemda Sumbar dalam waktu 3 bulan mampu menyelesaikannya secara tuntas dan bahkan mendapat penghargaan dari BNPB sebagai provinsi tercepat menyalurkan bantuan terhadap 154 ribu rumah dan memiliki track record terbaik dalam penanggulangan darurat.
Dalam kesempatan itu, ia meminta kepada seluruh anggota DPR RI dan DPD asal Sumatra Barat untuk bisa membantu pencairan dana yang menguap itu.
"Saya mau konkrit, mohon kiranya kalau tidak ada keberatan, kekuatan kita di parlemen ini memanggil Menteri Keuangan Agus Martowardjojo untuk mengatakan jangan kira Sumbar itu sudah selesai dari penanganan gempa bumi. Masih ada sekitar 50 ribu rumah masyarakat dan 19 gedung Pemerintah Daerah (Pemda) yang masih rata dengan tanah dan pegawai kita semuanya berserakan," kata Irwan Prayitno. ( kaskus.us )
No comments:
Post a Comment