Miliaran Rupiah Dana Akan Dihabiskan Untuk Pesta Pora Anggota DPR - RI Selama Bulan April - Mai 2011 - Anggota Komisi VIII DPR mencari cara untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Berbekal draf RUU Fakir Miskin yang masih setengah jadi, rombongan komisi VIII DPR bertolak ke Australia dan China. Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Gondo Radityo Gambiro bertolak ke Australia dan China pada hari Minggu (17/4/2011). Rombongan akan melakukan tour ke dua negara tersebut hingga 24 April 2011.
Kunjungan Komisi VIII DPR ini mungkin bertujuan mulia. Namun rombongan Komisi VIII tak sempat berpamitan kepada rakyat Indonesia melalui media.
Dalam kunjungan tersebut rombongan Komisi VIII DPR akan menggelar pertemuan dengan parlemen China dan Australia. Membahas utamanya terkait regulasi dan jaminan bagi fakir miskin di China dan Australia.
"Lebih pada mungkin regulasi suatu pemerintah negara terkait dengan penanganan fakir miskin. Golnya adalah mencari hal-hal yang bisa dikorelasikan untuk merumuskan RUU ini," ujar anggota Komisi VIII DPR Arwani Thomafi kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/4/2011).
ILUSTRASI: Komisi VIII DPR menjadwalkan studi banding ke Australia dan China dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Fakir Miskin. (foto: ibtimes.com)
Sepulang dari China dan Australia, DPR akan menyelesaikan RUU Fakir Miskin. Diharapkan UU ini mampu mendorong pemerintah memperhatikan nasib fakir miskin.
"Kalau itu jawabannya adalah tanggungjawab negara. Prinsipnya negara itu adalah tanggung jawab dalam melakukan upaya pengentasan kemiskinan. Namun upaya pemerintah di beberapa lembaga ada banyak anggaran sosial juga terkait fakir miskin pada akhirnya tidak fokus. Diharapkan dengan regulasi ini bisa lebih fokus," jelasnya.
FITRA merilis data, kunjungan Komisi VIII DPR ke China 17-24 April 2011 menghabiskan anggaran Rp 668.730.500. Sementara kunjungan Komisi VIII DPR ke Australia menghabiskan anggaran Rp 811.800.250.
Daftar kunjungan kerja empat alat kelengkapan DPR selama masa reses DPR 8 April hingga 8 Mei 2011 yang diolah oleh Seknas FITRA dari RK dan Dipa DPR tahun 2011 yang mengikuti standar Kemenkeu no. 100/PMK.02/2011 adalah sebagai berikut:
Total anggaran yang digunakan kunjungan kerja DPR selama masa reses (8 April-8 Mei 2011) adalah Rp 12.730.087.250.
Sementara itu, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat total biaya "plesiran" ini mencapai Rp1,4 miliar.
Dalam rilis yang diterima wartawan, hari ini, kunjungan studi banding komisi bidang keagamaan dan sosial ini akan dimulai tanggal 17-24 Mei.
"Alokasi anggaran sebesar Rp1,4 miliar ini, jelas-jelas hanya menghambur-hambur pajak publik saja," kata Kordinator Advokasi dan Investigasi Seknas, Ucok Sky Khadafi.
Menurut Ucok, pemilihan negara China dan Australia tidak tepat karena kedua negara tergolong sejahtera. "Kedua negara ini sudah termasuk negara kategori negara kaya, bukan negara miskin," sambungnya.
Mengenai "pelesiran" ini, pimpinan Komisi VIII belum bisa dikonfirmasi. Ketua Komisi Abdul Kadir Karding tidak menjawab telepon, sementara Wakil Ketua Komisi Chairun Nisa Radhi mengaku tengah di Qatar dalam tugas keparlemenan.
Sebelumnya, Fitra juga merilis kunjungan kerja Komisi I DPR ke sejumlah negara. Kunjungan itu dilakukan dalam rangka mencari masukan atas RUU yang tengah disusun termasuk memperkuat kerjasama antar parlemen. ( suaramedia.com )
Berbekal draf RUU Fakir Miskin yang masih setengah jadi, rombongan komisi VIII DPR bertolak ke Australia dan China. Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Gondo Radityo Gambiro bertolak ke Australia dan China pada hari Minggu (17/4/2011). Rombongan akan melakukan tour ke dua negara tersebut hingga 24 April 2011.
Kunjungan Komisi VIII DPR ini mungkin bertujuan mulia. Namun rombongan Komisi VIII tak sempat berpamitan kepada rakyat Indonesia melalui media.
Dalam kunjungan tersebut rombongan Komisi VIII DPR akan menggelar pertemuan dengan parlemen China dan Australia. Membahas utamanya terkait regulasi dan jaminan bagi fakir miskin di China dan Australia.
"Lebih pada mungkin regulasi suatu pemerintah negara terkait dengan penanganan fakir miskin. Golnya adalah mencari hal-hal yang bisa dikorelasikan untuk merumuskan RUU ini," ujar anggota Komisi VIII DPR Arwani Thomafi kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/4/2011).
ILUSTRASI: Komisi VIII DPR menjadwalkan studi banding ke Australia dan China dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Fakir Miskin. (foto: ibtimes.com)
Sepulang dari China dan Australia, DPR akan menyelesaikan RUU Fakir Miskin. Diharapkan UU ini mampu mendorong pemerintah memperhatikan nasib fakir miskin.
"Kalau itu jawabannya adalah tanggungjawab negara. Prinsipnya negara itu adalah tanggung jawab dalam melakukan upaya pengentasan kemiskinan. Namun upaya pemerintah di beberapa lembaga ada banyak anggaran sosial juga terkait fakir miskin pada akhirnya tidak fokus. Diharapkan dengan regulasi ini bisa lebih fokus," jelasnya.
FITRA merilis data, kunjungan Komisi VIII DPR ke China 17-24 April 2011 menghabiskan anggaran Rp 668.730.500. Sementara kunjungan Komisi VIII DPR ke Australia menghabiskan anggaran Rp 811.800.250.
Daftar kunjungan kerja empat alat kelengkapan DPR selama masa reses DPR 8 April hingga 8 Mei 2011 yang diolah oleh Seknas FITRA dari RK dan Dipa DPR tahun 2011 yang mengikuti standar Kemenkeu no. 100/PMK.02/2011 adalah sebagai berikut:
- Kunjungan Komisi I DPR ke Amerika Serikat 1-7 Mei 2011 menghabiskan anggaran Rp 1.405.548.500
- Kunjungan Komisi I DPR ke Turki 16 –22 April 2011 menghabiskan anggaran Rp 879.908.000
- Kunjungan Komisi I DPR ke Rusia menghabiskan anggaran Rp 1.286.713.750
- Kunjungan Komisi I DPR ke Prancis menghabiskan anggaran Rp 944.593.250
- Kunjungan Komisi I DPR ke Spanyol menghabiskan anggaran Rp 1.201.826.500
- Kunjungan Komisi X DPR ke Spanyol 24 – 30 April 2011 menghabiskan anggaran Rp 1.320.374.500
- Kunjungan Komisi X DPR ke China menghabiskan anggaran Rp 668.730.500
- Kunjungan Komisi VIII DPR ke China 17-24 April 2011 menghabiskan anggaran Rp 668.730.500
- Kunjungan Komisi VIII DPR ke Australia menghabiskan aggaran Rp 811.800.250
- Kunjungan BURT DPR ke Inggris 1-7 Mei 2011 menghabiskan anggaran Rp 1.574.638.500
- Kunjungan BURT DPR ke Amerika Serikat menghabiskan aggaran Rp 1.966.986.500
Total anggaran yang digunakan kunjungan kerja DPR selama masa reses (8 April-8 Mei 2011) adalah Rp 12.730.087.250.
Sementara itu, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat total biaya "plesiran" ini mencapai Rp1,4 miliar.
Dalam rilis yang diterima wartawan, hari ini, kunjungan studi banding komisi bidang keagamaan dan sosial ini akan dimulai tanggal 17-24 Mei.
"Alokasi anggaran sebesar Rp1,4 miliar ini, jelas-jelas hanya menghambur-hambur pajak publik saja," kata Kordinator Advokasi dan Investigasi Seknas, Ucok Sky Khadafi.
Menurut Ucok, pemilihan negara China dan Australia tidak tepat karena kedua negara tergolong sejahtera. "Kedua negara ini sudah termasuk negara kategori negara kaya, bukan negara miskin," sambungnya.
Mengenai "pelesiran" ini, pimpinan Komisi VIII belum bisa dikonfirmasi. Ketua Komisi Abdul Kadir Karding tidak menjawab telepon, sementara Wakil Ketua Komisi Chairun Nisa Radhi mengaku tengah di Qatar dalam tugas keparlemenan.
Sebelumnya, Fitra juga merilis kunjungan kerja Komisi I DPR ke sejumlah negara. Kunjungan itu dilakukan dalam rangka mencari masukan atas RUU yang tengah disusun termasuk memperkuat kerjasama antar parlemen. ( suaramedia.com )
No comments:
Post a Comment