Tentang "Haji Sandal Jepit" - Jamaah haji nonkuota dahulu dikenal dengan jamaah haji paspor hijau, karena jamaah haji beberapa tahun lalu menggunakan paspor cokelat. Kini, setelah jamaah haji menggunakan paspor hijau, jamaah nonkuota memiliki nama baru, jamaah haji sandal jepit.
Jamaah haji sandal jepit ini setiap tahun selalu saja ada dan mewarnai perhajian di Arab Saudi. Tak hanya berasal dari Indonesia, jamaah nonkuota ini juga datang dari luar negeri.
Awalnya jamaah haji nonkuota terjadi karena warga negara asing meminta visa haji ke Kedubes di mana dia tinggal saat ini. Sehingga dia pergi haji tidak termasuk ke dalam kuota yang telah ditetapkan Arab Saudi kepada negara asalnya. Ini pun biasanya tidak terlalu banyak, ada beberapa kelompok kecil, bahkan hanya satu-dua orang atau keluarga.
Muassasah sebagai lembaga pengelola haji Arab Saudi yang ditunjuk Kerajaan pun menerima mereka dan mengurusnya dengan baik. Karena di mata Arab Saudi dan Muassasah, mereka adalah Tamu-Tamu Allah yang harus mendapat pelayanan. Di kalangan Muassasah, haji sandal jepit ini disebut Furodah atau tidak masuk sistem atau nonkuota.
Hal ini kemudian dijadikan 'peluang emas' bagi agen-agen perjalanan. Dengan mengolek uang yang sama besarnya dengan haji plus, Rp56-70 juta, pengelola bisa dapat untung besar. Karena mengelola haji jamaahnya sendiri, tanpa melalui kementerian agama dan fasilitas yang diberikan kepada jamaahnya juga di bawah standar haji plus.
Berbeda dengan haji plus yang harus mendaftar ke Kementerian Agama, mengantre untuk dapat kuota dan juga harus menyediakan fasilitas yang lebih kepada jamaahnya. Karena mereka dalam pengawasan Kemenag. Haji nonkuota hanya mengurus visa di Kedubes Arab Saudi saja.
Antrean panjang untuk ikut haji reguler dan haji plus di Kementerian Agama kerap kali menjadi branding mereka dalam menawarkan haji nonkuota. "Kalau bisa berangkat haji tahun ini, kenapa harus antre 7 tahun" mungkin itu 'jualan' para penyelenggara haji nonkuota ini agar masyarakat yang sudah tak sabar, lebih mengikuti bujuk rayuan mereka.
Sayangnya, ternyata orang yang ikut "haji sandal jepit" ini tidak sadar. Mereka mengaku ikut jamaah haji plus, karena mengeluarkan uang yang sama dengan haji plus. Ada dugaan penipuan di sini. Karena kebanyakaan calon korban berasal dari kampung, bukan kota besar.
Dalam praktek di lapangan agen-agen travel "nakal" ini juga seringkali tidak mementingkan pelayanan. Banyak jamaah haji sandal jepit ini yang terlantar. Tahun lalu, mereka tidak mendapatkan tenda di Arafah dan disusupkan ke tenda jamaah haji reguler oleh pihak Muassasah, akibatnya tenda menjadi sesak dan tidak nyaman. Kemenag tidak terima, akhirnya haji sandal jepit dikeluarkan dari tenda.
Tahun ini, haji sandal jepit yang dibawa agen perjalanan Cahaya MM dari Kalimantan, Nuncy Adi, meninggal dunia dan tidak terurus. Pengelola Cahaya MM berkilah tidak mengerti cara mengurus jenazah di Arab Saudi.
Akhirnya yang menjadi korban adalah jamaah haji sendiri. Padahal mereka yang ikut haji nonkuota bukan hanya orang kaya, ada di antara mereka yang juga memiliki ekonomi kelas sandal jepit. Menabung bertahun-tahun atau menjual harta benda seperti sawah, kebon hanya untuk ke Tanah Suci.
Di satu sisi mereka "terjepit" karena harus mengantre, sedangkan umur sudah semakin lanjut. Di sisi lain mereka terancam "dijepit" para agen-agen perjalanan. Jalan haji masyarakat ekonomi sandal jepit pun semakin sempit.
Pemerintah berupaya terus menjepit jalan-jalan mafia haji sandal jepit ini. Setelah berupaya melalui jalur diplomasi, kini mereka berupaya dengan penegakan hukum. Imbauan Menteri Agama yang diamini Dubes RI untuk Arab Saudi, cukup tegas "Tangkap pengelola haji sandal jepit".
Tapi pemerintah, dalam hal ini kementerian agama punya pekerjaan rumah yang juga penting yaitu memperpendek jangka waktu antrean haji.
Dua jurus di atas, penegakan hukum dan memperpendek waktu antrean, dapat menjadi "ilmu pamungkas" untuk menjepit jalan mafia haji sandal jepit. ( okezone.com )
Jamaah haji sandal jepit ini setiap tahun selalu saja ada dan mewarnai perhajian di Arab Saudi. Tak hanya berasal dari Indonesia, jamaah nonkuota ini juga datang dari luar negeri.
Awalnya jamaah haji nonkuota terjadi karena warga negara asing meminta visa haji ke Kedubes di mana dia tinggal saat ini. Sehingga dia pergi haji tidak termasuk ke dalam kuota yang telah ditetapkan Arab Saudi kepada negara asalnya. Ini pun biasanya tidak terlalu banyak, ada beberapa kelompok kecil, bahkan hanya satu-dua orang atau keluarga.
Muassasah sebagai lembaga pengelola haji Arab Saudi yang ditunjuk Kerajaan pun menerima mereka dan mengurusnya dengan baik. Karena di mata Arab Saudi dan Muassasah, mereka adalah Tamu-Tamu Allah yang harus mendapat pelayanan. Di kalangan Muassasah, haji sandal jepit ini disebut Furodah atau tidak masuk sistem atau nonkuota.
Hal ini kemudian dijadikan 'peluang emas' bagi agen-agen perjalanan. Dengan mengolek uang yang sama besarnya dengan haji plus, Rp56-70 juta, pengelola bisa dapat untung besar. Karena mengelola haji jamaahnya sendiri, tanpa melalui kementerian agama dan fasilitas yang diberikan kepada jamaahnya juga di bawah standar haji plus.
Berbeda dengan haji plus yang harus mendaftar ke Kementerian Agama, mengantre untuk dapat kuota dan juga harus menyediakan fasilitas yang lebih kepada jamaahnya. Karena mereka dalam pengawasan Kemenag. Haji nonkuota hanya mengurus visa di Kedubes Arab Saudi saja.
Antrean panjang untuk ikut haji reguler dan haji plus di Kementerian Agama kerap kali menjadi branding mereka dalam menawarkan haji nonkuota. "Kalau bisa berangkat haji tahun ini, kenapa harus antre 7 tahun" mungkin itu 'jualan' para penyelenggara haji nonkuota ini agar masyarakat yang sudah tak sabar, lebih mengikuti bujuk rayuan mereka.
Sayangnya, ternyata orang yang ikut "haji sandal jepit" ini tidak sadar. Mereka mengaku ikut jamaah haji plus, karena mengeluarkan uang yang sama dengan haji plus. Ada dugaan penipuan di sini. Karena kebanyakaan calon korban berasal dari kampung, bukan kota besar.
Dalam praktek di lapangan agen-agen travel "nakal" ini juga seringkali tidak mementingkan pelayanan. Banyak jamaah haji sandal jepit ini yang terlantar. Tahun lalu, mereka tidak mendapatkan tenda di Arafah dan disusupkan ke tenda jamaah haji reguler oleh pihak Muassasah, akibatnya tenda menjadi sesak dan tidak nyaman. Kemenag tidak terima, akhirnya haji sandal jepit dikeluarkan dari tenda.
Tahun ini, haji sandal jepit yang dibawa agen perjalanan Cahaya MM dari Kalimantan, Nuncy Adi, meninggal dunia dan tidak terurus. Pengelola Cahaya MM berkilah tidak mengerti cara mengurus jenazah di Arab Saudi.
Akhirnya yang menjadi korban adalah jamaah haji sendiri. Padahal mereka yang ikut haji nonkuota bukan hanya orang kaya, ada di antara mereka yang juga memiliki ekonomi kelas sandal jepit. Menabung bertahun-tahun atau menjual harta benda seperti sawah, kebon hanya untuk ke Tanah Suci.
Di satu sisi mereka "terjepit" karena harus mengantre, sedangkan umur sudah semakin lanjut. Di sisi lain mereka terancam "dijepit" para agen-agen perjalanan. Jalan haji masyarakat ekonomi sandal jepit pun semakin sempit.
Pemerintah berupaya terus menjepit jalan-jalan mafia haji sandal jepit ini. Setelah berupaya melalui jalur diplomasi, kini mereka berupaya dengan penegakan hukum. Imbauan Menteri Agama yang diamini Dubes RI untuk Arab Saudi, cukup tegas "Tangkap pengelola haji sandal jepit".
Tapi pemerintah, dalam hal ini kementerian agama punya pekerjaan rumah yang juga penting yaitu memperpendek jangka waktu antrean haji.
Dua jurus di atas, penegakan hukum dan memperpendek waktu antrean, dapat menjadi "ilmu pamungkas" untuk menjepit jalan mafia haji sandal jepit. ( okezone.com )
No comments:
Post a Comment