Masih Perlukah Keberadaan Kemenpora ?

Kemenpora yang Tidak Dirasakan Fungsi dan Tugasnya - Prestasi olahraga nasional secara umum masih belum membanggakan. Sementara di sepak bola, olah raga yang paling digemari di negeri ini, induk organisasinya, PSSI mengalami kisruh berlarut-larut. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) seperti tidak berdaya mengatasi masalah tersebut.

Sedangkan olahraga yang menyumbang puluhan gelar dunia dan membuat Indonesia terkenal, yaitu bulutangkis malah terkesan diabaikan.

Melihat kondisi seperti ini, apakah Kementerian Pemuda dan Olahraga masih dibutuhkan?

Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyebutkan, Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah penanggung jawab tertinggi sistem keolahragaan nasional. Tapi melihat fakta, perannya tidak dirasakan.

Yon Moeis, wartawan senior olahraga, sepakat jika Kemenpora dibubarkan. Ini juga pernah terjadi pada masa Kabinet Gotong Royong (2001-2004) saat dilebur ke dalam Departemen Pendidikan. Lagi pula ada atau tidaknya Kemenpora – saat berdiri sendiri maupun dilebur - tidak berdampak apa-apa bagi perkembangan olahraga nasional.

Karenanya pria yang sudah meliput berbagai ajang olahraga internasional tersebut menegaskan, pembubaran Kemenpora bisa saja dilakukan, namun tetap harus dipikirkan penggantinya sebagai wakil dari pemerintah.

“Jangan sampai ditangani Diknas, karena saat pemerintahan Gus Dur hal itu pernah dilakukan dan faktanya tidak efektif,” ujarnya. “Biarkan Diknas fokus di sektor pendidikan saja. Sedangkan olahraga harus ada yang fokus mengurusi," ujarnya.

Yon menambahkan kalau sejatinya Kemenpora berperan sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang membantu perkembangan dunia olahraga. Selain itu juga harus bertanggung jawab pada semua aspek yang dibutuhkan para atlet, karena saat bertanding di luar negeri, duta-duta olah raga ini membawa nama negara.

“Walaupun sekarang sudah bisa kita lihat peran itu, namun masih sangat jauh seperti yang seharusnya,” urainya.

Sebagai contoh, anggaran olahraga telah dikucurkan pemerintah melalui Kemenpora ke pengurus besar (PB) organisasi-organisasi olahraga. “Nah mestinya dia juga harus bertanggung jawab ketika ada kegagalan di sana-sini. Ini yang belum maksimal, masih harus disinkronkan lagi antara kegiatan olahraga dengan tanggung jawab pemerintah,” jelasnya.

Dunia olahraga tidak mungkin maju tanpa adanya lembaga yang khusus menangani olah raga atas nama pemerintah. Sebab KONI sendiri sifatnya hanya koordinasi dengan PB-PB, sekaligus ikut juga bertanggung jawab atas kondisi prestasinya.

“Nah kalau nggak ada Kementrian Olahraga, ke mana mereka harus meminta anggaran untuk membangun prestasinya? Jadi kalau Kemenpora mau dibubarkan harus cari 'payung' baru,” jelasnya.

Yon menceritakan kalau ia pernah berdiskusi dengan tokoh olahraga seperti MF Siregar. Siregar pernah mengusulkan pembentukan Dewan Olahraga yang isinya Kemenpora, Diknas, Pariwisata dan beberapa kementerian lainnya. “Saya kira kalau model seperti ini bisa diimplementasikan, malah lebih tepat,” ujarnya.

Secara terpisah, Vennard Hutabarat, mantan kapten timnas futsal menilai, tidak sepakat jika Kemenpora dibubarkan. Sebab, masalah yang muncul adalah persoalan oknum yang tidak punya mental baik sebagai pemimpin.

“Kita sangat membutuhkan sosok Menpora yang bisa mengorganisir semua olahraga yang ada. Meskipun ada KONI, tapi tetap saja di struktur organisasi harus ada Menpora di atasnya,” ujar Vennard.

Sependapat dengan Yon Muis, Vennard mengatakan bahwa ketiadaan Kemenpora bisa berimbas pada persoalan anggaran. Ia tidak tahu bagaimana KONI bisa melakukan intervensi kepada pemerintah khususnya soal anggaran.

“Kalau KONI bisa langsung intervensi ke pemerintah dalam hal meminta anggaran keolahragaan, mungkin ada baiknya Menpora dihapuskan,” imbuhnya.

Sebaliknya jika pemerintah menyatakan perlunya memiliki menteri di setiap bidang, maka lembaga Kemenpora harus tetap ada. “Menurut saya sekarang ini masalahnya adalah orang yang tidak tepat ada di tempat yang tidak tepat,” cetusnya.

Sebagai salah satu pelaku olahraga, Vennard mengaku belum pernah bersinggungan langsung dengan Kemenpora. “Jadi keberadaannya tidak terlalu berarti buat saya, tapi belum tentu begitu buat atlet lain,” katanya.

Diakuinya, keberadaan Menpora tidak terlalu signifikan untuk prestasi, tapi lembaga tersebut tetap dibutuhkan untuk kelengkapan sistem.

Sumbangsih Menpora bagi atlet juga belum signifikan. Sebagai contoh, lanjut Vennard, banyak atlet bisa dapat uang dari Menpora saat mereka masih berjaya. Tetapi begitu mereka sudah pensiun, kehidupan atlet menyedihkan. Seperti Elyas Pical—juara tinju dunia yang akhirnya menjadi penagih utang atau populer disebut debt collector.

Mestinya hal-hal seperti ini menjadi perhatian Kemenpora.

“Tapi saya bilang, ini persoalan mental sebenarnya. Meskipun Menpora dihapus lalu KONI punya akses penuh ke pemerintah, tapi kalau mentalnya korup, tentu sia-sia saja. Begitu pula bila dialihkan ke Kemendikbud, kalau mentalnya korup ya sama saja,” tandasnya. ( yahoo )

Blog : Selebrity

Post : Masih Perlukah Keberadaan Kemenpora ? 

READ MORE - Masih Perlukah Keberadaan Kemenpora ?

Inilah Arti Kata KAMSEUPAY Yang Sesungguhnya

Inilah Arti Kata KAMSEUPAY Yang Sesungguhnya - Kata kamseupay kini riuh dipakai di media sosial Twiter dan sering dicari maknanya di mesin penelusuran Google.

Tidak sedikit pengguna internet tanah air yang bertanya, apa maksud dibalik kata kamseupay yang kian hari kian populer.

Dan bahkan, salah satu operator telekomunikasi Indonesia, menggunakan kata ini dalam salah satu iklannya di media televisi.

Lantas apa sebenarnya makna dari kamseupay sendiri?

Istilah ini sejatinya memiliki makna kampungan atau menjurus ke sindiran kasar, sangat kampungan sekali.

Kata kamseupay sering digunakan pada tahun 1970-an. Istilah kamseupay adalah istilah jadul. Namun sekarang mendadak gaul.

Setelah puluhan tahun, kata kamseupay tenggelam. Tak pernah digunakan lagi hingga Marissa Haque lewat tulisan blognya memopulerkannya kembali.

Dan bahkan respon yang luar biasa akibat menanggapi tulisan blog Marissa Haque sontak menjadikan kamseupay menjadi trendic topic beberapa waktu yang lalu.

Dan istilah kamseupay juga diperbincangkan di linimasa.

Tidak sedikit tweeps yang menggunakan istilah kamseupay di setiap tweets yang mereka tuliskan. Sepertinya istilah ini menjadi kata gaul meski sejatinya sangat jadul.

Tren ini sangat unik dan menarik. Dari tangan seorang Marissa Haque, kini kamseupay kembali dikenal oleh masyarakat penjuru tanah air.

Namun sangat disayangkan mengapa harus kata kamseupay yang populer. Istilah ini adalah kata makian. Sering digunakan untuk percakapan yang menjurus ke hal negatif (memaki).

Pendek kata linimasa diedukasi oleh kosa kata baru, khususnya kosa kata makian. Dan mereka mendapatkan perbendaharaan kata baru tatkala ingin memaki orang atau apapun yang menjengkelkan.

Bagaimana menurut Anda, setujukah dengan kamseupay? Silahkan tulis di kotak komentar. ( kompas.com )

KAMSEUPAY=KAMPUNGAN SEKALI UDIK PAYAH?'

READ MORE - Inilah Arti Kata KAMSEUPAY Yang Sesungguhnya

Rentetan Kasus Korupsi Anggota DPR Dari Tahun Ke Tahun

Rentetan Kasus Korupsi Anggota DPR Dari Tahun Ke Tahun - Dari tahun ke tahun, selalu saja ada kasus-kasus korupsi yang menjerat anggota DPR oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak heran, pengajuan interpelasi tentang pengetatan remisi koruptor oleh Kemenkum HAM, banyak yang mengendus ada udang di balik batu, alias ada maunya. Nah, kasus-kasus korupsi apa saja yang menjerat anggota DPR?

Bahkan Barometer Korupsi tahun 2006 yang dikeluarkan Transparency International Indonesia (TII) menempatkan DPR sebagai lembaga terkorup. Posisi DPR melorot satu tingkat, ketika lembaga serupa kembali mengumumkan Indeks Barometer Korupsi Global 2007.

Ini dia kasus-kasus yang menjerat dan membuat puluhan anggota DPR menjadi tersangka kasus korupsi di KPK:

1. Kasus suap alih fungsi hutan lindung dan pengadaan SKRT Dephut

Kasus ini menjerat Komisi IV DPR tahun 2004-2009. Sebanyak 50 anggota Komisi IV DPR diduga menerima suap terkait alih fungsi hutan lindung menjadi Pelabuhan Tanjung Apiapi, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Komisi IV saat itu juga diduga menerima suap dari pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan dari bos PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo.

Anggota Komisi IV DPR 2004-2009 yang terbukti di Pengadilan Tipikor pada tahun 2008, menerima suap alih fungsi hutan lindung dan SKRT Dephut adalah:

1. Yusuf Erwin Faishal, Ketua Komisi, 4,5 tahun penjara karena membagi-bagikan uang suap alih fungsi hutan lindung. Bebas bersyarat pada 12 November 2011.
2. Azwar Chesputra, 4 tahun penjara karena menerima suap dari pengusaha Chandra Antonio Tan Rp 450 juta (kasus alih fungsi hutan lindung) dan suap Sin$ 5.000 dari bos PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo (kasus SKRT Dephut).
3. Hilman Indra, 4 tahun penjara karena menerima suap dari pengusaha Chandra Antonio Tan Rp 425 juta dan suap Sin$ 140 ribu dari bos PT Masaro, Anggoro Widjojo.
4. Fahri Andi Leluasa, 4 tahun penjara karena menerima suap dari pengusaha Chandra Antonio Tan Rp 335 juta dan suap Sin$ 30 ribu dari bos PT Masaro, Anggoro Widjojo.
5. Al Amin Nasution, 8 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek alih fungsi hutan lindung menjadi pelabuhan Tanjung Api-api di Sumsel. Ia juga bersalah menerima uang dalam kasus alih fungsi hutan lindung di Bintan. Terakhir, Al Amin juga diketahui menerima uang dalam proyek pengadaan GPS di Departemen Kehutanan. Al Amin mendapat remisi 3 bulan penjara dalam remisi umum HUT RI ke-65 tahun 2010.
6. Sarjan Tahir, 4,5 tahun penjara karena terbukti menerima hadiah sebesar Rp 5 miliar terkait proyek pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-api di Sumatera Selatan.

2. Kasus suap cek pelawat pemilihan Dewan Gubernur Senior BI

Kasus cek pelawat ini terjadi pada 2004 lalu yang terungkap karena nyanyian mantan anggota Komisi IX dari PDIP, Agus Condro pada 2008 ke KPK. Sekitar puluhan anggota DPR periode 1999-2004 menerima suap cek pelawat yang diberikan oleh Nunun Nurbaeti. Suap itu pun terkait dengan pemenangan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Dalam kasus ini 30 anggota DPR periode 1999-2004 menjadi tersangka.

Berikut daftar penerima cek pelawat yang namanya terungkap di Pengadilan Tipikor, beberapa di antaranya telah divonis.

Fraksi Partai Golkar

1. Hamka Yandhu Rp 2,25 miliar, divonis 2,5 tahun penjara
2. Baharuddin Aritonang Rp 350 juta, tersangka
3. Anthony Zeidra Abidin Rp 600 juta, tersangka
4. Ahmad Hafiz Zawawi Rp 600 juta, tersangka
5. Boby Suhardiman Rp 500 juta, tersangka
6. Paskah Suzetta Rp 600 juta, tersangka
7. Hengky Baramuli Rp 500 juta, tersangka
8. Reza Kamarullah Rp 500 juta, tersangka
9. Asep Ruchimat Sudjana Rp 150 juta, tersangka
10. Azhar Muklis Rp 500 juta
11. TM Nurlif Rp 550 juta, tersangka
12. Marthin Bria Seran Rp 250 juta, tersangka

PPP

1. Endin AJ Soefihara Rp 500 juta, divonis 1 tahun 3 bulan penjara.
2. Uray Faisal Hamid Rp 250 juta
3. Daniel Tandjung Rp 500 juta, tersangka
4. Sofyan Usman Rp 250 juta, tersangka

PDIP

1. Dudhie Makmun Murod Rp 500 juta, divonis pidana penjara 2 tahun
2. Willem Tutuarima Rp 500 juta, tersangka
3. Sutanto Pranoto Rp 600 juta, tersangka
4. Agus Condro Prayitno Rp 500 juta, tersangka
5. Muhammad Iqbal Rp 500 juta, tersangka
6. Budiningsih Rp 500 juta, tersangka
7. Poltak Sitorus Rp 500 juta, tersangka
8. Aberson Sihaloho Rp 500 juta
9. Rusman Lumbantoruan Rp 500 juta, tersangka
10. Max Moein Rp 500 juta, tersangka
11. Jeffrey Tongas Lumban Rp 500 juta, terasangka
12. Matheos Pormes Rp 350 juta, tersangka
13. Engelina Pattiasina Rp 500 juta, tersangka
14. Suratal H W Rp 500 juta
15. Ni Luh Mariani Tirtasari Rp 500 juta, tersangka
16. Soewarni Rp 500 juta, tersangka
17. Panda Nababan Rp 1,45 miliar, tersangka
18. Sukardjo Hardjo Wirjo Rp 200 juta
19. Zederick Emir Moeis Rp 200 juta

Fraksi TNI/Polri

1. Udju Djuhaeri Rp 500 juta, divonis pidana penjara 2 tahun
2. R Sulistiyadi Rp 500 juta
3. Suyitno Rp 500 juta
4. Darsup Yusuf Rp 500 juta

3. Kasus Suap Wisma Atlet

KPK masih memproses indikasi tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan proyek Wisma Atlet SEA Games senilai Rp 191 miliar itu. Pengadaan proyek ini setidaknya melibatkan DPR, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta pemerintah daerah.

Ada 2 anggota DPR menjadi tersangka, mereka adalah:

1. M Nazaruddin, mantan Bendahara Umum PD, terdakwa. Nazaruddin juga menjadi tersangka kasus pencucian uang untuk pembelian saham PT Garuda Indonesia
2. Angelina Sondakh, FPD, tersangka, Sedang anggota FPDIP I Wayan Koster, dicekal

4. Kasus korupsi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID)

Anggota Badan Anggaran DPR dari FPAN Wa Ode Nurhayati menjadi tersangka dan ditahan KPK karena diduga telah menerima hadiah terkait pengalokasian anggaran proyek PPID senilai Rp 40 miliar untuk tiga kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam. Ketiga kabupaten yakni Aceh Besar, Pidi Jaya dan Bener Meriah. Dia menegaskan tidak memiliki kewenangan menentukan anggaran PPID tahun 2011 karena kekuatan itu ada pada pimpinan Banggar.

5. Kasus suap dermaga

Angggota Komisi V DPR dari FPAN Abdul Hadi Djamal ditangkap basah oleh KPK saat bersama Darmawati Dareho di kawasan Karet, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta pada 2 Maret 2009. Dari tangan keduanya KPK menyita uang sekitar US$ 90 ribu US dan Rp 54 juta yang diperoleh dari Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti, Hontjo Kurniawan.

Uang itu guna memuluskan anggaran stimulus proyek Dephub pembangunan dermaga dan bandara di wilayah Indonesia Timur. Abdul Hadi Djamal sudah divonis 3 tahun penjara

Dalam persidangan Abdul Hadi Djamal menyebut politisi Partai Demokrat Jhony Allen Marbun menerima uang Rp 1 miliar dalam kasus yang sama.

6. Kasus suap proses lelang pengadaan kapal patroli Dephub

Anggota Fraksi Partai Bintang Reformasi Bulyan Royan ditangkap di Plaza Senayan, Jakarta. Dia tertangkap tangan pada pukul 17.30 WIB, 1 Agustus 2008.

Anggota Dewan dari daerah pemilihan Riau itu menerima suap US$ 60 ribu dan 10 ribu euro. Suap itu terkait dengan pengadaan kapal patroli di Ditjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan. Bulyan mendapatkan remisi umum pada 17 Agustus 2010 sebanyak 2 bulan.

7. Kasus suap APBN Batam

Sofyan Usman, anggota DPR periode 1999-2004 yang juga tersangka kasus suap cek pelawat DGS BI, terbukti menerima Mandiri Traveller's Cheque (MTC) terkait persetujuan anggaran APBN bagi Otorita Batam tahun 2004-2005. Terdakwa juga menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk APBNP Otorita Batam tahun 2004 dan mengusulkan pada rapat panja DPR agar anggaran APBNP Rp 10 miliar untuk Otorita Batam tidak diganggu gugat.

Sofyan ditetapkan sebagai tersangka pada 10 November 2010 silam. Dia diduga menerima suap dalam pengadaan Damkar di Otorita Batam pada tahun 2004 sebesar 1 miliar. Sofyan meminta kepada pihak Otorita Batam Rp 150 juta untuk membangun masjid di komplek DPR, Cakung.

8. Kasus pengadaan mobil Pemadam Kebakaran (Damkar)

Saleh Djasit, anggota FPG DPR, menjadi anggota yang pertama kali ditahan KPK . Saleh diduga terlibat korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran saat menjabat sebagai Gubernur Riau. Dia ditahan sejak 19 Maret 2009. Akhirnya Saleh divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

9. Kasus suap pembangunan Gedung Pusdiklat Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

Mantan anggota DPR RI dari Fraksi Reformasi, Noor Adenan Razak, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menerima suap sekira Rp 1,5 miliar setelah menyetujui Anggaran Biaya Tambahan (ABT) 2004 Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). Politisi PAN itu telah divonis Pengadilan Tipikor 3 tahun penjara pada 8 Mei 2008. ( detik.com )

READ MORE - Rentetan Kasus Korupsi Anggota DPR Dari Tahun Ke Tahun

Pemimpin Indonesia ibarat lokomotif yang sudah rusak mesinnya

Pemimpin Indonesia ibarat lokomotif yang sudah rusak mesinnya - Sewaktu Menteri Perdagangannya Mari Elka Pangestu, ia membuat kebijakan yang membuka kran import lebar-lebar. Indonesia dibanjiri barang-barang import terutama dari Cina. Semua industri lokal mati.

Banyak kalangan pengusaha menengah yang bangkrut dan gulung tikar. Produk barang Cina sangat murah. Barang buatan dalam negeri tidak lagi dapat bersaing dengan barang import.

Bukan hanya barang-barang manufactur yang gulung tikar, tetapi yang lebih terpukul para petani Indonesia. Mari Elka Pangestu, yang pernah menjadi Direktur CSIS, di zaman Soeharto - CSIS menjadi "dapur pemikir" (think-than) Orde Baru, dipimpin oleh Mayor Jenderal Ali Moertopo, menghancurkan dan melumatkan para petani Indonesia. Tanpa belas kasihan.

Akibat kebijakan Mari Elka Pangestu itu, hasil pertanian dan buah-buhan di Indonesia, habis tak dapat lagi bersaing menghadapi serbuan produk pertanian dan buah-buahan dari luar negeri.

Bayangkan petani kentang di Dieng satu kali panen, mereka harus rugi Rp 567 miliar. Luar biasa. Benar-benar hancur petani di Dieng. Ini akibat dari kebijakan dibukanya kran import pemerintah produk pertanian dan buah-buahan.

Para petani di Dieng tak sanggup lagi hidup dengan kentang mereka. Selama ini kentang mereka dijual dengan harga Rp 8.000 rupiah/'perkilogram. Sedangkan kentang import yang masuk ke Indonesia harganya hanya Rp2.000 - 2.500 rupiah. Akibatnya kentang dari petani Dieng tidak laku. Menumpuk menjadi busuk.

Mari Elka Pangestu, bukan hanya membuat petani Dieng menderita, tetapi para pengusaha dibidang kerajinan yang bahan bakunya dari rotan, ikut mati. Berapa banyak pengrajin rotan, seperti di Cirebon, Kuningan, Demak, dan Jepara serta daerah lainnya, yang bangkrut. Mengapa?

Karena Mari Pangestu, membuat kebijakan yang mengizinkan eksport rotan mentah. Sehingga, pengrajin mebel dan kursi yang terbuat dari rotan, kekurangan bahan baku rotan. Jenis rotan yang baik, semuanya di eksport ke luar negeri. Para pengrajin rotan bangkrut. Kekurangan bahan baku.

Ketika Mari Pangestu digantikan Gita Wirawan yang menjadi menteri perdagangan, kemudian melarang rotan mentah dieksport. Akibatnya, rotan menumpuk dan busuk. Sehingga, para pengusaha rotan, banyak yang bangkrut. Sekarang para pengrajin rotan dan pengusaha rotan, keduanya bangkrut.

Ini baru satu sektor perdagangan yang sudah mempunyai dampak yang sangat luas bagi kehidupan rakyat. Terutama kalangan menengah kebawah. Termasuk petani.

Jepang negara yang sudah sangat maju, tetap melindungi (memproteksi) petaninya. Jepang mengenakan beaya masuk yang tinggi terhadap produk pertanian asing. Bahkan, Jepang melarang masuk produk-produk pertanian asing. Pemerintah Jepang membeli beras rakyat, jika terjadi over produksi. Jepang walaupun ikut menandantangani perjanjian WTO (Perdagangan Bebas), tetap melindungi para petani, dan produk dalam negerinya.

Bulan Mei nanti, pemerintah akan mengalihkan pengguna BBM, yang selama ini menggunakan premium harus menggunakan pretamax. Ini artinya pemerintah akan menaikkan harga BBM dengan cara lain. Pemerintah akan memangkas habis subsidi BBM yang besarnya Rp 170 triliun.

Dapat diprediksi dampak ikutan dari kebijakan kenaikan BBM itu. Pasti akan terjadi multi efek, terutama terhadap harga-harga barang dan kebutuhan pokok. Lalu, bagaimana nasib rakyat menengah dan kecil, sehari-hari? Kenaikan BBM 10-15 persen, pasti akan diikuti dengan kenaikan harga barang-barang dan kebutuhan pokok rakyat yang lebih dari 20 persen. Sementara itu, tingkat penghasilan tidak berubah.

Ada rencana pemerintah akan menaikkan gaji pegawai negeri sipil dan militer. Rata-rata 10 persen. Berapa biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dengan kenaikan gaji pegawai negeri itu? RAPBN tahun 2012 ini, sudah 80 persen, yang digunakan untuk rutin (menggaji pegawai), sisanya hanya 20 persen yang digunakan pembangunan. RAPBN Indonsia Rp 1700 triliun, dan 80 persen digunakan menggaji pegawai negeri.

Kenaikan BBM dan gaji pegawai negeri sipil dan militer yang akan segera direalisasikan oleh pemerintah itu, pasti akan mempunyai dampak meningkatnya inflasi. Hal ini akan semakin menambah suramnya kehidupan rakyat dan bangsa ini. Pemerintah tidak memiliki cara-cara selain, mengurangi subsidi BBM, dan meningkatkan pendapat para pegawai dengan meningkatkan gaji mereka.

Dibagian lain. Di sektor jasa angkutan kereta api. PT KAI rencananya akan menghapus kereta KRL ekonomi, yang biasanya hanya dengan harga karcis Rp 1.500 rupiah. Itupun banyak yang tidak mampu membayar, dan mereka naik diatas atap kereta. Tanpa mempedulikan bahaya kecelakaan. Seluruh jenis KRL ekonomi rencananya dihapus, dan digantikan dengan Komuter, yang tarifnya Rp 7.000 rupiah.

Selama ini banyak pegawai yang rata-rata gajinya sebulan Rp 2 juta rupiah memilih KRL ekonomi, dan berdesak-desakan, terkadang sampai terasa sulit bernafas di dalam kereta. Mereka yang miskin atau gajinya pas-pasan memilih menggunakan KRL ekonomi, tetapi PT KAI rencananya akan menghapus. Sehingga, tidak lagi menyisakan bagi kalangan miskin, yang ingin pergi ke pusat kota Jakarta.

Sementara itu, negara semakin ringkih digerogoti korupsi yang dilakukan para birokrat dan pejabat negara. Sejak era reformasi ini, perbuatan korupsi tidak menyusut, tetapi grafiknya terus meningkat dengan drastis.

Indek korupsi di Indonesia secara internasional tidak berubah, dan justru meningkat. Ini berdasarkan penilaian dari transparansi internasional. Dibagian lain, indek kualitas hidup manusia, bertambah menurun. Sedih.

Rakyat terus menuntut keadilan dan hak-hak mereka. Mereka ingin mempertahankan hak-hak mereka, terutama yang menyangkut tanah wulayat. Sehingga, di daerah-daerah terjadi konflik, dan kerusuhan. Tetapi, pemerintah mensikapi dengan cara-cara repressif, menggunakan cara kekerasan. Berapa rakyat yang sudah mati? Akibat ingin mempertahankan tanah milik mereka.

Hukum ibarat pisau, tajam ke bawah dan tumpul keatas. Hukum hanya berlaku bagi rakyat kecil. Kisah di Palu, di mana AAL yang dituduh mencuri sandal seorang anggota polisi, harus dihukum. Sementara itu para koruptor hidup dengan sangat manja dan nikmat. Mereka di vonis ringan. Mereka masih mendapat remisi. Mereka para koruptor benar-benar hidup di surga Indonesia. Karena Indonesia sudah terjerat dalam jebakan korupsi yang sistemik. Banyak pula koruptor yang di vonis bebas.

Rakyat tidak lagi memiliki tempat mengadu dan melindungi mereka. Tidak negara, tidak pemerintah, dan tidak juga wakil rakyat.

Ketika terjadi kekerasan di Timika, Mesuji, dan Sape, rakyat yang dizalimi polisi, tidak ada satupun yang berbicara dan membela rakyat, terutama mereka yang menjadi wakil rakyat. Para anggota DPR tidak ada yang dengan sungguh-sungguh membela rakyat. Memang DPR sudah menjadi alat polisi. Mereka bukan wakil rakyat.

Di tengah-tengah kondisi rakyat dan bangsa yang semakin terpuruk, para pemimpin partai politik, tidak lagi mereka memperhatikan nasib rakyat. Tetapi, mereka sudah benar-benar dirasuki oleh "iblis" kekuasaan.

Karena itu, walaupun pemilihan presiden baru akan berlangsung tahun 2014, sekarang para pemimpin partai sudah sibuk, dan kebelet dengan jabatan presiden.

Para pemimpin partai sibuk dengan berbagai pernyataan mereka tentang siapa bakal dicalonkan menjadi calon presiden. Suara para pemimpin partai politik sangat nyaring tentang calon presiden. Mereka tidak lagi memikirkan nasib rakyat dan kondisi rakyat, yang terus menerus ditimpa kesulitan hidup. Termasuk akhir-akhir ini sering terjadinya bencana alam yang menimpa mereka.

Para pemimpin partai politik berlomba mengeluarkan pernyataan tentang calon-calon yang bakal mereka usung. Padahal, kalau dilihat dari tokoh-tokoh yang muncul, tidak nampak tokoh-tokoh yang memillki kualitas.

Mereka tokoh-tokoh lama yang sudah bangkrut secara moral dan politik. Tetapi, masih berani maju dan mencalonkan diri, di tahun 2014. Termasuk dari kalangan partai-partai Islam.

Mereka para pengejar kekuasaan sampai ke ujung-ujung, tanpa lagi memperdulikan kondisi dan situasi yang dihadapi bangsa Indonesia.

Mereka yang muncul di permukaan yang bakal maju menjadi calon presiden, adalah para "the old man", dan "the old fashion", yang tidak mungkin dapat menjadi bagian solusi masa depan bangsa ini.

Mereka hanyalah para pemburu kekuasaan, tanpa hati nurani, tanpa moral, tanpa keahlian, tanpa komitmen, dan tanpa tujuan.

Mereka ibarat lokomotif yang sudah rusak mesinnya, dan hanya akan membawa kereta Indonesia ke jalan kehancuran. Wallahu'alam. ( eramuslim.com )

READ MORE - Pemimpin Indonesia ibarat lokomotif yang sudah rusak mesinnya

Misteri Hubungan Republik Indonesia dan Hollywood

Misteri Hubungan Republik Indonesia dan Hollywood - Mungkinkah Revolusi Kemerdekaan Indonesia disebut sebagai revolusi dari kamar tidur? Coba simak ceritanya. Pada 17 Agustus 1945 pukul 08.00, ternyata Bung Karno masih tidur nyenyak di kamarnya, di Jalan Pegangsaan Timur 56, Cikini. Dia terkena gejala malaria tertiana. Suhu badannya tinggi dan sangat lelah setelah begadang bersama para sahabatnya menyusun konsep naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. “Pating greges”, keluh Bung Karno setelah dibangunkan dokter kesayangannya.

Kemudian darahnya dialiri chinineurethan intramusculair dan menenggak pil brom chinine. Lalu ia tidur lagi. Pukul 09.00, Bung Karno terbangun. Berpakaian rapi putih-putih dan menemui sahabatnya, Bung Hatta. Tepat pukul 10.00, keduanya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari serambi rumah. “Demikianlah Saudara-saudara! Kita sekalian telah merdeka!”, ujar Bung Karno di hadapan segelintir patriot-patriot sejati. Mereka lalu menyanyikan lagu kebangsaan sambil mengibarkan bendera pusaka Merah Putih. Setelah upacara yang singkat itu, Bung Karno kembali ke kamar tidurnya. Masih meriang. Tapi sebuah revolusi telah dimulai
Upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ternyata berlangsung tanpa protokol, tak ada korps musik, tak ada konduktor dan tak ada pancaragam. Tiang bendera pun dibuat dari batang bambu secara kasar, serta ditanam hanya beberapa menit menjelang upacara. Tetapi itulah, kenyataan yang yang terjadi pada sebuah upacara sekaral yang dinanti-nanti selama lebih dari tiga ratus tahun!

Setelah merdeka 43 tahun, Indonesia baru memiliki seorang menteri pertama yang benar-benar “orang Indonesia asli”. Karena semua menteri sebelumnya lahir sebelum 17 Agustus 1945. Itu berarti, mereka pernah menjadi warga Hindia Belanda dan atau pendudukan Jepang, sebab negara hukum Republik Indonesia memang belum ada saat itu. “Orang Indonesia asli” pertama yang menjadi menteri adalah Ir Akbar Tanjung (lahir di Sibolga, Sumatera Utara, 30 Agustus 1945), sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga pada Kabinet Pembangunan V (1988-1993).

Menurut Proklamasi 17 Agustus 1945, Kalimantan adalah bagian integral wilayah hukum Indonesia. Kenyataannya, pulau tersebut paling unik di dunia. Di pulau tersebut, ada 3 kepala negara yang memerintah! Presiden Soeharto (memerintah 4 wilayah provinsi), PM Mahathir Mohamad (Sabah dan Serawak) serta Sultan Hassanal Bolkiah (Brunei).

Hubungan antara revolusi Indonesia dan Hollywood, memang dekat. Setiap 1 Juni, selalu diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila semasa Presiden Soekarno. Pada 1956, peristiwa tersebut “hampir secara kebetulan” dirayakan di sebuah hotel Hollywood. Bung Karno saat itu mengundang aktris legendaris,Marylin Monroe, untuk sebuah makan malam di Hotel Beverly Hills, Hollywood. Hadir di antaranya Gregory Peck, George Murphy dan Ronald Reagan (25 tahun kemudian menjadi Presiden AS). Yang unik dari pesta menjelang Hari Lahir Pancasila itu, adalah kebodohan Marilyn dalam hal protokol. Pada pesta itu, Maryln menyapa Bung Karno bukan dengan “Mr President” atau “Your Excellency”, tetapi dengan “Prince Soekarno!”

Ada lagi hubungan erat antara 17 Agustus dan Hollywood. Judul pidato 17 Agustus 1964, “Tahun Vivere Perilocoso” (Tahun yang Penuh Bahaya), telah dijadikan judul sebuah film The Year of Living Dangerously. Film tersebut menceritakan pegalaman seorang wartawan asing di Indonesia pada 1960-an. Pada 1984, film yang dibintangi Mel Gibson itu mendapat Oscar untuk kategori film asing!

Naskah asli teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ditulis tangan oleh Bung Karno dan didikte oleh Bung Hatta, ternyata tidak pernah dimiliki dan disimpan oleh Pemerintah! Anehnya, naskah historis tersebut justru disimpan dengan baik oleh wartawan BM Diah. Diah menemukan draft proklamasi itu di keranjang sampah di rumah Laksamana Maeda, 17 Agustus 1945 dini hari, setelah disalin dan diketik oleh Sajuti Melik.
Pada 29 Mei 1992, Diah menyerahkan draft tersebut kepada Presiden Soeharto, setelah menyimpannya selama 46 tahun 9 bulan 19 hari.

Ketika tiba di Pelabuhan Sunda Kelapa 9 Juli 1942 siang bolong, Bung Karno mengeluarkan komentar pertama yang janggal didengar. Setelah menjalani pengasingan dan pembuangan oleh Belanda di luar Jawa, Bung Karno justru tidak membicarakan strategis perjuangan menentang penjajahan. Masalah yang dibicarakannya, hanya tentang sepotong jas! “Potongan jasmu bagus sekali!” komentar Bung Karno pertama kali tentang jas double breast yang dipakai oleh bekas iparnya, Anwar Tjikoroaminoto, yang menjemputnya bersama Bung Hatta dan segelintir tokoh nasionalis.

Rasa-rasanya di dunia ini, hanya the founding fathers Indonesia yang pernah mandi air seni. Saat pulang dari Dalat (Cipanasnya Saigon), Vietnam, 13 Agustus 1945, Soekarno bersama Bung Hatta, dr Radjiman Wedyodiningrat dan dr Soeharto (dokter pribadi Bung Karno) menumpang pesawat fighter bomber bermotor ganda. Dalam perjalanan, Soekarno ingin sekali buang air kecil, tetapi tak ada tempat. Setelah dipikir, dicari jalan keluarnya untuk hasrat yang tak tertahan itu. Melihat lubang-lubang kecil di dinding pesawat, di situlah Bung Karno melepaskan hajat kecilnya. Karena angin begitu kencang sekali, bersemburlah air seni itu dan membasahi semua penumpang. Byuuur

Berkat kebohongan, peristiwa sakral Proklamasi 17 Agustus 1945 dapat didokumentasikan dan disaksikan oleh kita hingga kini. Saat tentara Jepang ingin merampas negatif foto yang mengabadikan peristiwa penting tersebut, Frans Mendoer, fotografer yang merekam detik-detik proklamasi, berbohong kepada mereka. Dia bilang tak punya negatif itu dan sudah diserahkan kepada Barisan Pelopor, sebuah gerakan perjuangan. Mendengar jawaban itu, Jepang pun marah besar. Padahal negatif film itu ditanam di bawah sebuah pohon di halaman Kantor harian Asia Raja. Setelah Jepang pergi, negatif itu diafdruk dan dipublikasi secara luas hingga bisa dinikmati sampai sekarang. Bagaimana kalau Mendoer bersikap jujur pada Jepang?

Kali ini, Bung Hatta yang berbohong demi proklamasi. Waktu masa revolusi, Bung Karno memerintahkan Bung Hatta untuk meminta bantuan senjata kepada Jawaharlal Nehru. Cara untuk pergi ke India pun dilakukan secara rahasia. Bung Hatta memakai paspor dengan nama “Abdullah, co-pilot”. Lalu beliau berangkat dengan pesawat yang dikemudikan Biju Patnaik, seorang industrialis yang kemudian menjadi menteri pada kabinet PM Morarji Desai. Bung Hatta diperlakukan sangat hormat oleh Nehru dan diajak bertemu Mahatma Gandhi. Nehru adalah kawan lama Hatta sejak 1920-an dan Gandhi mengetahui perjuangan Hatta. Setelah pertemuan, Gandhi diberi tahu oleh Nehru bahwa “Abdullah” itu adalah Mohammad hatta. Apa reaksi Gandhi? Dia marah besar kepada Nehru, karena tidak diberi tahu yang sebenarnya. “You are a liar !” ujar tokoh kharismatik itu kepada Nehru

Bila 17 Agustus menjadi tanggal kelahiran Indonesia, justru tanggal tersebut menjadi tanggal kematian bagi pencetus pilar Indonesia. Pada tanggal itu, pencipta lagu kebangsaan “Indonesia Raya”, WR Soepratman (wafat 1937) dan pencetus ilmu bahasa Indonesia, Herman Neubronner van der Tuuk (wafat 1894) meninggal dunia.

Bendera Merah Putih dan perayaan tujuh belasan bukanlah monopoli Indonesia. Corak benderanya sama dengan corak bendera Kerajaan Monaco dan hari kemerdekaannya sama dengan hari proklamasi Republik Gabon (sebuah negara di Afrika Barat) yang merdeka 17 Agustus 1960.

Jakarta, tempat diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia dan kota tempat Bung Karno dan Bung Hatta berjuang, tidak memberi imbalan yang cukup untuk mengenang co-proklamator Indonesia. Sampai detik ini, tidak ada “Jalan Soekarno-Hatta” di ibu kota Jakarta. Bahkan, nama mereka tidak pernah diabadikan untuk sebuah objek bangunan fasilitas umum apa pun sampai 1985, ketika sebuah bandara diresmikan dengan memakai nama mereka.

Gelar Proklamator untuk Bung Karno dan Bung Hatta, hanyalah gelar lisan yang diberikan rakyat Indonesia kepadanya selama 41 tahun! Sebab, baru 1986 Permerintah memberikan gelar proklamator secara resmi kepada mereka.

Kalau saja usul Bung Hatta diterima, tentu Indonesia punya lebih dari dua proklamator. Saat setelah konsep naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia rampung disusun di rumah Laksamana Maeda, Jl Imam Bonjol no 1, Jakarta, Bung Hatta mengusulkan semua yang hadir saat rapat dini hari itu ikut menandatangani teks proklamasi yang akan dibacakan pagi harinya. Tetapi usul ditolak oleh Soekarni, seorang pemuda yang hadir. Rapat itu dihadiri Soekarno, Hatta dan calon proklamator yang gagal : Achmad Soebardjo, Soekarni dan Sajuti Melik. “Huh, diberi kesempatan membuat sejarah tidak mau”, gerutu Bung Hatta karena usulnya ditolak.

Perjuangan frontal melawan Belanda,ternyata tidak hanya menelan korban rakyat biasa, tetapi juga seorang menteri kabinet RI. Soepeno, Menteri Pembangunan dan Pemuda dalam Kabinet Hatta, merupakan satu-satunya menteri yang tewas ditembak Belanda. Sebuah ujung revolver,dimasukkan ke dalam mulutnya dan diledakkan secara keji oleh seorang tentara Belanda. Pelipis kirinya tembus kena peluru. Kejadian tersebut terjadi pada 24 Februari 1949 pagi di sebuah tempat di Kabupaten Nganjuk,Jawa Timur. Saat itu, Soepeno dan ajudannya sedang mandi sebuah pancuran air terjun.

Belum ada negara di dunia yang memiliki ibu kota sampai tiga dalam kurun waktu relatif singkat. Antara 1945 dan 1948, Indonesia mempunyai 3 ibu kota, yakni Jakarta (1945-1946),Yogyakarta (1946-1948)dan Bukittinggi (1948-1949). ( tempo.co )

READ MORE - Misteri Hubungan Republik Indonesia dan Hollywood

Banjir, Banjir Lagi, Banjir Datang Lagi

Banjir, Banjir Lagi, Banjir Datang Lagi - Jangan pernah bermimpi Jakarta menjadi Kota Metropolitan bertaraf Internasional. Jangan berkhayal pula Jakarta bisa dijelma menjadi kota seperti Paris, Roma, atau bahkan Taj Mahal. Wilayah yang dahulu bernama Sunda Kelapa ini tetap kumuh, macet, bising, dan sudah pasti banjir.

Banjir tampaknya sudah menjadi karib bagi kota yang dinobatkan sebagai daerah khusus ini. Setiap kali musim hujan tiba, air selalu menggenangi pemukiman warga. Pemerintah pusat dan daerah pun hanya saling tuding soal penyebab banjir.

Awal November 2011 ini, Jakarta dan sebagian besar kota di Indonesia sudah mulai diguyur hujan. Bedanya, beberapa daerah sudah siap mengantisipasi luapan air akibat tingginya volume hujan. Berbeda dengan Jakarta. Para tokoh yang seharusnya bertanggungjawab atas bencana banjir kurang sigap dalam mengantisipasi.

Buktinya terjadi di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Ratusan rumah di beberapa rukun tetangga (RT) tergenang air. Dalihnya para penguasa di negeri ini adalah penyempitan aliran Kali Krukut akibat ulah manusia. Klaim yang sebenarnya pantas diucapkan anak sekolah dasar (SD).

Sejak awal seharusnya para perangkat desa setempat sudah tahu dampak yang timbul akibat penyempitan kali. Idealnya mereka bertindak tegas mencegah terjadinya penyempitan aliran kali. Tidak perlu takut bertindak karena dilindungi undang-undang. Ujung-ujungnya bisa ditebak yakni saling tuding dan menyalahkan terkait terjadinya banjir.

Penyempitan kali Krukut akibat ulah manusia bukan satu-satunya penyebab utama banjir. Dalam beberapa hari ini, warga DKI Jakarta dihadapkan kemacetan yang sangat parah. Semua akses jalan menuju Jalan Jenderal Sudirman macet total. Penyebabnya satu, pembangunan gorong-gorong air di sepanjang jalan tersebut.

Secara tujuan, tentu memberikan faedah kepada masyarakat terutama saat musim penghujan tiba. Pembangunan gorong-gorong sudah pasti dimaksudkan untuk memperbaiki sistem drainase yang buruk di jalan tersebut. Tapi mengapa pembangunan gorong-gorong tersebut dilakukan saat musim penghujan tiba.

Mengapa pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki perhitungan matang? Kenapa tidak dibangun saat cuaca Jakarta masih kemarau? Kini duka penduduk Jakarta bertambah berat. Bahkan kecelakaan akan menghantui pengendara kala melintasi Jalan Jenderal Sudirman.

Kecelakaan sangat mungkin terjadi mengingat akibat pembangunan gorong-gorong tersebut, jalan menjadi licin. Serpihan tanah yang tercecer di jalan akan menjadi licin basah. Siapa kesatria yang berani bertanggungjawab?

Belum lagi bahaya yang mungkin saja terjadi pada delegasi 10 negara Asia Tenggara yang akan tampil pada SEA Games, 11-22 November 2011. Jalan Jenderal Sudirman menjadi lalu lalang atlet, pelatih dan ofisial pertandingan. Bagaimana kalau para duta olahraga negara lain mengalami kecelakaan akibat pembangunan gorong-gorong yang tidak memakai perhitungan ini?

Pemprov DKI Jakarta dan berbagai elemen penunjang lainnya hendaknya berkaca pada tragedi banjir 2007. Tercatat 80 orang di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten meregang nyawa. Siklus banjir besar lima tahunan bukan tidak mungkin terulang. Tahun depan atau 2012 kemungkinan banjir besar kembali menyapa Jakarta dan sekitarnya.

Kerusakan terparah terjadi di Jakarta Barat. Jalan rusak mencapai 22.650 m², disusul Jakarta Utara (22.520 m²), Jakarta Pusat (16.670 m²), dan Jakarta Selatan (11.090 m²). Kerusakan jalan paling ringan dialami Jakarta Timur yakni seluas 9.220 m². Untuk merehabilitasi jalan sedikitnya dibutuhkan Rp12 miliar.

Dari data dan informasi, nilai kerusakan dan kerugian terhadap aset yang terkena banjir, baik aset milik pemerintah, aset dunia usaha dan aset masyarakat diperkirakan Rp5,16 triliun.

Sungguh angka fantastis hanya karena keteledoran, kelalaian dan ketidak cerdasan sebagian umat manusia di Ibu Kota Republik Indonesia ini. ( okezone.com )

READ MORE - Banjir, Banjir Lagi, Banjir Datang Lagi

Dari Tempe Sampai Undang - Undang Semua Sudah Dikuasai Asing

Dari Tempe Sampai Undang - Undang Semua Sudah Dikuasai Asing - Indonesia bangkrut karena korupsi dan kolonialisme. Pergantian rezim harus dilakukan secepatnya untuk menyelamatkan negeri ini. Yang tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan sistem penggantinya.

Pada akhir Mei 2009, Gerakan Pro SBY (GPS) menggelar pesta makan tempe massal di Parkir Timur Senayan, Jakarta. Acara diikuti beberapa ribu orang yang antreannya mengular sepanjang 700 meter.

GPS ogah dibilang bahwa acara itu merupakan bentuk kampanye calon presiden, melainkan gerakan cinta produk dalam negeri.

Ironisnya, tempe Indonesia ternyata bukan lagi 100% buatan dalam negeri. Menurut temuan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), 50% lebih tempe dan tahu yang beredar di Tanah Air merupakan hasil rekayasa genetik.

"Kalau sudah rekayasa genetik, sudah pasti bahannya impor. Makanya rasa tempe dan tahu tidak seperti rasa yang dibuat dari kedelai," ungkap Ketua Umum YLKI, Sudaryatmo, dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi IV DPR RI, 26 Januari 2011.

Benny Kusbini, Ketua Dewan Kedelai Indonesia, mengungkapkan, produksi kedelai tahun 2010 diperkirakan hanya mencapai 700.000 ton. Padahal, kebutuhan konsumsi kedelai nasional 2,4 juta ton. Itu artinya, lebih 70% kebutuhan kedelai nasional dipasok dari luar negeri terutama Amerika. Belakangan pemerintah bahkan membebaskan bea masuk impor kedelai.

Selain itu, kebangsaan tempe ternyata bukan hanya Indonesia. Amerika misalnya, sudah mematenkan tempe anti kolesterol. Sedang Jepang mematenkan tempe yang diperkaya senyawa antioksidan.

Menurut praktisi bisnis Forum Umat Islam (FUI), Sudadi, fenomena tempe tersebut mencerminkan ironisme tata kelola pemerintah Indonesia.

Dengan ‘’semangat 45’’, Pemerintah Indonesia menggeber jargon “100% Cinta Produk Indonesia”. Konyolnya, kata Sudadi, semboyan ini diserukan setelah Indonesia menjerumuskan diri dalam pusaran liberalisme perdagangan yang diatur kaum kapitalis dunia. Selain turut meratifikasi WTO (World Trade Organization), pemerintah juga menandatangani perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dengan Korea (ASEAN Korea Free Trade Agreement/AKFTA), Australia (ASEAN Australia New Zeland FTA), ASEAN China (ACFTA), serta negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Akibatnya, kini pasar Indonesia telah dibanjiri produk impor baik barang maupun jasa. Asset Indonesia pun dicaploki asing.

Sudadi menyebut contoh lain misalnya air mineral Aqua. ‘’Bahan baku utama Aqua adalah mata air pegunungan di Indonesia. Tapi 100 persen kepemilikan saham produsennya adalah perusahaan Prancis Danone,’’ bebernya.

Demikian juga rokok Djisamsoe. Produsen rokok ini, PT HM Sampoerna, memang berada di Sidoarjo, Jawa Timur. Tapi, seluruh saham PT HM Sampoerna dimiliki PT Philip Morris Internasional, Amerika Serikat.

Produk-produk legendaris nasional juga sudah milik asing, seperti Kecap ABC yang 65% sahamnya dikuasai HJ Henz dari Amerika, lalu teh Sari Wangi dan Kecap Bango yang 100% dikuasai Unilever, Inggris.

Semen Tiga Roda bikinan Indocement maupun Semen Gresik, semuanya sudah dikuasai asing. Indocement dipegang Heidelberg Jerman, sedangkan Semen Gresik oleh Cemex Meksiko.

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Hadi Soesastro (Globalization: Challenge for Indonesia) pernah mengatakan, kebijakan pemerintah Indonesia menghadapi globalisasi tidak didasarkan pada pertimbangan ideologis, tapi pragmatis. Akibatnya, Indonesia tergilas arus globalisasi, hanya menjadi tukang jahit dan buruh.

Sedang penguasa Indonesia, lebih suka menjadi pemburu rente atau komisi. Sumberdaya Alam Nusantara yang kaya raya, dipasrahkan pada asing.

Sebuah harian nasional membeberkan, pada sektor pertambangan, penguasaan asing mencapai 75%. Pada industri minyak, 75% pengelolaannya adalah modal asing, melibatkan 16 perusahaan asing sebagai operator. Pada industri batu bara, ada perusahaan pengelola yang sahamnya antara 55% dan 100%. Pada sektor perbankan, konsentrasi kepemilikan asing juga makin meningkat, dari 47,02% pada 2008 menjadi 50,06% pada 2010.

Di sektor jasa telekomunikasi, penguasaan asing juga besar. Yang ”terendah” adalah pada Smart Fren Telecom yakni 23,9%, kemudian Telkomsel 35%, Hutchinson 60 %, Indosat 70,14%, XL Axiata 80 %, dan Natrindo 95 %. Pada sektor agroindustri terdapat beberapa perusahaan yang menguasai produk yang familiar bagi konsumen nasional.

Amien Rais dalam bukunya yang berjudul ‘’Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia!’’, menyebut keputusan politik dan undang-undang selama ini lebih menguntungkan kepentingan luar dan merugikan kepentingan bangsa sendiri.

Sampai sekarang, setidaknya berlaku 118 undang-undang yang tak berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Hal ini diungkap anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, tahun 2010. ‘’Kita bodoh-bodoh saja membuat undang-undang yang merugikan,” ujar Eva waktu itu.

Bahkan, 76 dari UU itu langsung diintervensi oleh asing. "Pasca reformasi, berdasarkan hasil laporan BIN, 76 UU kita dikonsep oleh konsultan asing," beber Eva.

Ke-76 legislasi usulan pemerintah yang akhirnya diundangkan itu misalnya UU Migas, Kelistrikan, Perbankan dan Keuangan, Pertanian, Penanaman Modal, UU Sumber Daya Air, UU Pendidikan Nasional, UU BUMN, serta UU Pemilu.

Mantan Presiden BJ Habibie, dalam pidatonya pada peringatan Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni di Gedung MPR, menyatakan, pengalihan kekayaan alam Indonesia ke pihak asing di era globalisasi ini merupakan bentuk kolonialisme VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) gaya baru.

Hasilnya, “Indonesia kini dikuasai oleh asing, kekuasaan ekonomi apalagi. Saham saham penting milik negara dan sumber daya alam sudah lebih dari setengah telah beralih kepemilikan oleh koorporasi asing,” simpul Kwik Kian Gie. Menurut perhitungannya, kekuatan ekonomi Indonesia saat ini tak lebih dari 2 hingga 8 persen saja.

Itu pun banyak yang dicaploki koruptor lokal. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), birokrasi kementrian memang salah satu ‘’trio macan’’ korupsi. “Menurut kajian kami yang menjadi sumber pokok korupsi politik ada pada politikus, pengusaha, dan birokrat. Mereka menjadi trio macan korupsi,” papar Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Ade Irawan, dalam diskusi bertajuk ‘Indonesiaku Dibelenggu Koruptor’ di Jakarta Selatan, Sabtu (4/6/2011).

‘’Demokrasi ternyata gagal menghasilkan kepala daerah yang jujur, bersih, dan tahu malu,” demikian kutipan editorial Media Indonesia edisi 10/1/2011. Sepanjang 2010, tercatat 148 dari 244 kepala daerah menjadi tersangka, umumnya terlibat kasus korupsi.

Bahkan sebagian dari pemenang Pilkada 2010 berstatus tersangka dan meringkuk di penjara. Misalnya, Jefferson Soleiman Montesqiu Rumajar, yang terpilih menjadi Walikota Tomohon-Sulut periode 2010-2015 dan dilantik oleh Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Harry Sarundajang, pada rapat paripurna istimewa DPRD Tomohon, di Jakarta, Jumat (7/1).

Padahal, Jefferson berstatus pesakitan. Ia dijadikan tersangka oleh KPK karena tindak pidana korupsi. Toh, tanpa urat malu, Jeferson melantik sejumlah pejabat Kota Tomohon di LP Cipinang.

Di jajaran elite birokrasi pemerintahan, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Febri Diansyah, menyebut, sedikitnya 16 kementrian diduga tersangkut kasus korupsi.

“Ada 16 kementerian yang patut diduga terlibat korupsi. Sebagian kementerian itu berada di era pemerintahan SBY karena SBY menjabat sejak 2004,” kata Febri dalam diskusi bertema ‘Kementerian Sarang Koruptor’ di gedung DPD RI, Jakarta, Jumat (16/9).

Mengutip pejabat KPK, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional Teguh Juwarno menyatakan, kalau KPK menangkap semua koruptor, maka 60 persen pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif harus masuk penjara.

Padahal, birokrasi pemerintahan sudah menghabiskan sebagian besar anggaran belanja negara. Menurut Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Max Pohan di Kantor Bappenas, 19 Juli 2010, APBN yang berjumlah Rp219 triliun (tahun 1999) sampai Rp1,200 triliun (tahun 2011) strukturnya tidak banyak berubah: sekitar 60% habis untuk anggaran rutin biaya/gaji pegawai/ pejabat,belanja barang, dan ongkos-ongkos kegiatan birokrasi lainnya; 15%-19% untuk mencicil hutang; dan 20% untuk pembangunan. Pembangunan inipun sebagian besar gedung-gedung untuk birokrasi dan lembaga negara.

Sedang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyebut total anggaran pemerintah daerah yang dikeluarkan untuk biaya birokrasi mencapai 70 persen dari total anggaran.

Berdasarkan catatan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Belanja pegawai pada APBN 2011 membengkak hingga 233% atau Rp 126,5 trilyun dibandingkan 2005. Peningkatan belanja ini tak berdampak positif pada layanan birokrasi.

“Kita mencatat ada sekitar 10 penyebab borosnya ongkos birokrasi. Ini sekaligus menunjukkan indikasi kegagalan reformasi birokrasi. Karena itu guna memaksimalkan efisiensi anggaran, maka tak cukup hanya dengan moratorium PNS,” kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra, Uchok Sky Khadafi.

Untuk menutupi tekor APBN, pemerintah getol berutang pada asing. Total utang pemerintah Indonesia hingga April 2011 mencapai Rp 1.697,44 triliun. Rincian pinjaman yang diperoleh pemerintah pusat hingga akhir April 2011 adalah: Bilateral: US$ 42,98 miliar, Multilateral: US$ 23,18 miliar; Komersial: US$ 3,21 miliar; Supplier: US$ 60 juta dan Pinjaman dalam negeri US$ 60 juta (detikfinance.com, 12/5/2011).

Pemerintah juga menggadaikan negara melalu penjualan Surat Utang Negara (SUN). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, per 5 Oktober 2011, nilai kepemilikan asing di SUN sebesar Rp 214,10 triliun atau 34%.

Dalam diskusi “Mengapa Perlu Pergantian Rezim Secepatnya” di Rumah Perubahan, di Jakarta, Kamis (29/9), para tokoh kritis yang menjadi peserta sepakat, mengganti rezim pemerintahan SBY secepatnya memang harus dilakukan untuk menyelamatkan negeri ini.

Para pembicara juga sepakat, perombakan kabinet sama sekali bukanlah jawaban atas masalah yang dialami Indonesia. Isu reshuffle hanyalah strategi SBY untuk menaikkan citra dirinya.

Namun, Herdi Sahrasad dan kawan-kawan juga mengingatkan, yang tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan sistem penggantinya. ‘’Demokrasi kriminal harus dihentikan secepatnya,’’ ujar pengamat politik Universitas Paramadina itu.

Di bidang ekonomi, menurut Jeffrey Winters, yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah tim ekonomi yang tidak hanya bersikap ‘’go to hell’’ dengan IMF dan Bank Dunia. Tetapi juga punya rencana yang nyata dan independen agar Indonesia bisa segera loncat dari kategori negara miskin.

Secara fundamental Prof Hassan Hanafi, guru besar filsafat Universitas Kairo, Mesir, pernah menyatakan, ‘’Indonesia memerlukan revolusi pemikiran. Minal 'aqidah ilal tsaurah’’ (Gatra.com, 05-06-2001). Yakni, bagaimana iman pada Allah, pada penciptaan alam, pada penciptaan manusia, pada kenabian, dan pada alam akhirat, mampu men-drive kekuatan revolusi. Lebih dari sekadar sikap nrimo pada keterbelakangan dan kezaliman.

Bagaimanapun, generasi kiwari yang sudah ‘’karatan’’ dimabuk dunia, pasti akan berlalu. Seperti disebut Al Qur’an, setiap kaum atau bangsa punya umurnya sendiri (QS 7:34). Mereka akan menemui ajalnya secara sunatullah, atau bila kelakuannya sudah kelewatan Allah langsung ‘’turun tangan’’ memusnahkannya, digantikan oleh kaum yang lebih baik (QS 5:54). Seperti dialami kaum Nabi Nuh, Luth, Bangsa ‘Ad, dan Tsamud. ‘’Sungguh, kebatilan pasti musnah’’ (QS 17: 81).

Menurut Profesor Quraish Shihab, kehancuran satu masyarakat tidak secara otomatis mengakibatkan kematian seluruh penduduknya. Bahkan boleh jadi mereka semua secara individual tetap hidup. Namun, kekuasaan, pandangan, dan kebijaksanaan masyarakat berubah total, digantikan oleh kekuasaan, pandangan, dan kebijakan yang berbeda dengan sebelumnya.

Apa itu?

Hasil survey Pusat Kajian Strategis Universitas Yordania tahun 2005 yang bertajuk “Revisiting the Arab Street”, melaporkan: dua pertiga dari responden di negara-negara Arab menyatakan bahwa Syari’at islam harus menjadi sumber legislasi tunggal, dan sepertiga sisanya merasa bahwa Syari’at Islam harus menjadi sumber hukum.

Hasil senada diperoleh dari jajak pendapat Universitas Maryland di 4 negara: Maroko, Pakistan, Mesir, dan Indonesia pada April 2007. Dalam laporan berjudul ‘’Muslim Public Opinion on US Policy, Attacks on Civilians and al-Qaeda’’ tersebut dipaparkan: “Mayoritas (70%) responden mendukung penerapan Syari’at dengan ketat, menolak nilai-nilai Barat, dan bahkan menyatukan seluruh negeri Islam.” ( suara-islam.com )

READ MORE - Dari Tempe Sampai Undang - Undang Semua Sudah Dikuasai Asing

Ternyata TNI dan Polri Juga Telah Dibeli Freeport

Ternyata TNI dan Polri Juga Telah Dibeli Freeport - Sebanyak 635 orang aparat TNI dan Polri ditugaskan untuk melakukan pengamanan objek vital PT Freeport Indonesia. Berdasarkan surat Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Papua Nomor B/918/IV/2011 tertanggal 19 April 2011, mereka terdiri atas 50 anggota Polda Papua, 69 Polres Mimika, 35 Brimob Den A Jayapura, 141 Brimob Den B Timika, 180 Brimob Mabes Polri dan 160 TNI. Personel ini diganti setiap empat bulan sekali. Satgas pengamanan ini diberi imbalan Rp. 1.250.000 per orang yang langsung diberikan oleh manajemen PT Freeport Indonesia kepada aparat.

Menurut kepala Dewan Pengurus LSM Kontras, Usman Hamid, tak seharusnya TNI dan Polri mendapat imbalan dari Freeport. Adanya balas jasa oleh perusahaan itu bisa mengakibatkan nasionalisme ganda bagi aparat. Di satu, pihak aparat melaksanakan perintah negara, namun di sisi lain aparat mendapat imbalan dari Freeport.

"Imbalan dari Freeport ini bisa mengakibatkan aparat tidak berpihak kepada rakyat Papua, tapi berpihak pada Freeport karena dibayar mereka," ujarnya di Jakarta, Selasa (25/10). Menurutnya, itu pula yang dirasakan oleh rakyat Papua atas kekerasan yang selama ini menimpa mereka.

PT Freepot telah membayar sejumlah pajak anggaran yang seharusnya masuk ke pendapatan negara, pembangunan rakyat Papua dan biaya keamanan. "Seharusnya negara yang bayar aparat untuk keamanan. Kalau tidak ada anggaran, bilang saja ke pemerintah. Jangan menerima imbalan langsung dari Freeport," kata dia.

Ketegangan yang dialami oleh masyarakat Papua karena masalah Freeport sejak 10 Oktober lalu telah menelan 12 korban tewas, 14 luka tembak, 8 orang mengalami penganiayaan dan 6 orang ditahan.

Kronologis

Kontras Papua mengirimkan surat kepada Kapolda provisi Papua, Irjen Pol Bekto Suprapto. Surat yang dikirim dengan Nomor 010/SK-Kontras Papua/IV/2011 ini mengakukan permintaan dokumen terkait bantuan pengamanan Polri terhadap objek Vital PT Freeport di Timika. Surat ini dibuat di Jayapura, 12 April 2011 dengan tembusan Kapolri dan Irwasum.

Olga H Hamadi, yang menandatangani surat itu sekaligus menanyakan bentuk pengamanan yang diberikan Polri beserta kontribusi yang diberikan perusahaan terhadap operasional pengamanan kepada Polda Papua atau anggota Polri yang terlibat.

Tak berselang lama, pada 19 April 2011 Polda Papua memberikan balasan informasi untuk Kontras. Surat itu ditandatangani Rudolf A Rodja dengan tembusan Kapolda Papua, Irwasda Polda Papua dan Kabid Humas Polda Papua.
Dalam balasan surat yang bernomor B/918/IV/ 2011, Polda Papua menjawab Pengamanan terhadapa obyek vital Nasioanal PT Freeport Indonesia dilaksanakan oleh TNI dan Polri. Setiap empat bulan sekali diadakan pergantian personel.

Saat surat itu dibuat, jumlah personel pengamanan PT Freeport sebanyak 635 orang. Personel itu antara lain berasal dari 50 Polda Papua, 69 Polres Mimika, 35 Brimob Den A Jayapura, 141 Brimob Den B Timika, 180 Brimob Mabes Polri dan 160 TNI.

Bantuan pengamanan yang diberikan oleh satgas ini berupa pengawalan, patroli dan pengamanan RPU. Perusahaan setiap bulan memberikan Rp 1.250.000 kepada satgas pengamanan (anggota TNI dan Polri) yang langsung diberikan oleh manajemen PT Freeport.

Pengakuan PT Freeport Indonesia

PT Freeport Indonesia akui bahwa pihaknya memang mengelontorkan uang hingga 14 juta dolar kepada Polisi dan TNI untuk menjaga daerah pertambangannya. Namun menurut Freeport, dana tersebut sebagai bentuk dukungan keamanan dan bukanlah sogokan.

Juru Bicara Freeport Indonesia, Ramdani Sirait menjelaskan, penjelasan tentang pemberian imbalan tersebut telah disampaikan pada laporan pembangunan berkelanjutan Freeport yang bisa diakses publik. Sehingga tidak ada upaya untuk menutupi keberadaan anggaran tersebut. “Anda bisa lihat di website resmi kami. Ini adalah bentuk trasnparansi pembayaran kepada pemerintah Indonesia,” ujarnya.

Dalam laporan tersebut dijelaskan aparat keamanan ditugaskan untuk mengamankan tambang Grasberg berdasarkan peraturan presiden. Tak lain karena tambang tersebut dianggap sebagai aset vital negara. Sementara uang yang diberikan kepada perugas keamanan hanyalah bentuk dukungan aktivitas keamanan tambang.

Menurut laporan tersebut, uang sebanyak itu diberikan untuk pendukung tambahan yang terdiri dari berbagai infrastruktur dan biaya lainnya. Seperti makanan, biaya tempat tinggal, biaya bahan bakar, uang jalan, dan biaya perbaikan kendaraan. Selain itu, uang tersebut juga diberikan untuk menutupi biaya kebutuhan tak terduga lainnya, biaya administratif, dan program bantuan komunitas.

Masih dari laporan itu, aparat keamanan juga di tempatkan di dalam wilayah pertambangan. Mereka juga ditugaskan atas koordinasi bersama pemerintah. Freeport pun memberikan dukungan terhadap para polisi pertambangan ini sekitar 1 juta dolar AS pada 2010. Uang tersebut digunakan untuk biaya makanan, perumahan, tunjangan moneter, dan dukungan logistik. Serta pembayaran langsung kepada pemerintah untuk mendukung polisi pertambangan ditugaskan yang ditugaskan di daerah konsesi Tenke Fungurume Mining ( republika.co.id )

READ MORE - Ternyata TNI dan Polri Juga Telah Dibeli Freeport

Inilah Kota - Kota Yang Menjadi Pesaing Kuat Kota Jakarta

Inilah Kota - Kota Yang Menjadi Pesaing Kuat Kota Jakarta - Sejak Indonesia mengalami era pembangunan, Jakarta seolah menjadi pusat segalanya. Baik itu kegiatan ekonomi, pengambilan keputusan-keputusan politis, maupun pusat kehidupan. Selama berpuluh-puluh tahun, berbagai media di Indonesia juga menyoroti permasalahan Jakarta (kemacetan, banjir, kepadatan penduduk) seolah semuanya adalah persoalan nasional.

Sementara itu, ada berbagai pusat ekonomi baru dan kota-kota yang tumbuh, menyejahterakan penduduknya, tapi tidak tersorot oleh media nasional. Cerita-cerita tentang kehidupan mereka yang tinggal di luar Jakarta luput dari perhatian. Padahal, menurut kami, cerita-cerita ini penting untuk menunjukkan bahwa peluang meraih pendapatan ada di berbagai kota di Indonesia (meski pemerataan kesempatan masih jadi isu besar di negeri ini).

Melalui artikel "Mencari Pesaing Berarti buat Jakarta", kami mencari cerita-cerita tentang kota-kota lain yang menggiurkan buat pencari kerja, tapi belum mendapat porsi besar pemberitaan. Dan kami menerima banyak masukan serta cerita. Berikut daftar kota yang masuk dalam usulan menjadi pesaing Jakarta.

1. Solo

Banyak surat elektronik yang kami terima berasal dari warga Solo yang bangga dengan kota mereka. Seperti dari Rizky Ayu yang menyebut bahwa keberadaan pasar tradisional yang nyaman dan bersih, angkutan umum dengan standar profesional terukur, serta terjaganya kampung-kampung budaya dan festival tahunan sebagai faktor kebanggaan Solo.

Potensi wisata mendukung terciptanya lapangan pekerjaan. "Mau kerja kantoran? Bisa. Banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga Anda di sini. Mau wiraswasta? Apalagi! Ada banyak peluang bisnis di sini bila Anda jeli. Anda tidak perlu takut digusur Satpol PP yang bersenjatakan pentungan bila berdagang kali lima di sini. Ada sejumlah shelter di tempat-tempat strategis yang siap untuk Anda pakai berjualan," kata Rizky dalam emailnya kepada kami.

Murahnya harga kebutuhan hidup pokok serta jalanan yang tidak macet juga menjadi faktor plus lainnya. Kualitas sekolah dan universitasnya pun cukup tinggi.


2. Surabaya

Adji Setiawan dulunya tinggal di Jakarta. Lalu pada 2006 ia memutuskan untuk hijrah ke Surabaya dan memulai usaha desain interior dari nol. Yang membuatnya terkaget-kaget adalah, "(Memulai) usaha di Surabaya jauh lebih mudah dengan kecepatan jauh lebih cepat daripada memulai usaha di Jakarta." Kini ia tak mengaku tak mau lagi tinggal di Jakarta. "Sekarang tergantung pihak pemerintah dan media, untuk tidak selalu menyorot Jakarta dengan 'kemegahan' palsunya," tambah Adji.


3. Palembang

Buat Sonny Chandra Thawab, Palembang terus membangun tapi tidak terobsesi dengan modernitas, bersahaja dan religius. Buat seseorang yang baru menetap di Palembang sejak 9 tahun lalu, Palembang adalah kota yang memberi kesempatan buat pendatang. Kebanggaan terhadap makanan tradisional dan pakaian tradisional juga tetap terjaga.


4. Semarang

Bagi anto_bgd_jayuzz, penataan Kota Semarang memberikan ruang publik yang nyaman bagi warga untuk nongkrong. Kawasan bersejarah pun dipugar kembali untuk menjadi salah satu pilihan wisata. Angkutan kota Trans Semarang yang tertib pun memberikan alternatif nyaman transportasi publik.


5. Yogyakarta

Menurut Andre Veriangga, Staf Kependudukan Pemerintah Daerah Sleman, DI Yogyakarta, Yogya adalah kota ideal pilihannya. "Banyak yang bisa kita dapatkan di kota ini, mulai dari fasilitas pendidikan murah dan beragam, transportasi yang memadai ke seluruh penjuru wilayah, birokrasi pemerintahan tidak berbelit-belit, makanan beragam dan murah meriah, kebudayaan masih asli, ramah tamah penduduk asli yg mampu berdampingan dengan etnis lain maupun pendatang, dan kemudahan pihak-pihak dalam negeri atau asing untuk berinvestasi," tulisnya dalam email.

Selain itu, tidak ada macet juga menjadi salah satu faktor kenyamanan hidup di Yogya. "Tidak akan terlihat wajah-wajah tegang di pagi hari terburu-buru masuk kantor, semrawut kendaraan yg menyebabkan kemacetan panjang hingga berjam-jam, keteraturan pola kehidupan saat pagi-siang-sore-dan malam, kemudahan menjangkau wilayah-wilayah tertentu sesuai keinginan, bahkan akses jalan di kota kami sangat mudah." Terdengar sangat menggiurkan bukan?


6. Balikpapan

Kekayaan alam Kalimantan juga memunculkan pusat-pusat ekonomi. Juliet menyebut Balikpapan sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur. "Setiap tahun, orang-orang dari berbagai daerah (Jawa, Sulawesi, Sumatra, dsb) berbondong-bondong mencari nafkah dan mencoba peruntungan hidupnya di kota Balikpapan. Apalagi dengan banyaknya perusahaan investor asing yg berdiri dan berkantor di Balikpapan," kata Juliet.

Deky Rohie juga menyebut Balikpapan sebagai kota idaman. "Banyak perusahaan-perusahaan asing yang memberikan gaji besar, minyak berlimpah, sumber mineral dan batubaranya banyak," dia memberi alasan.

Buat Amiruddin M, Balikpapan juga menjadi salah satu kota yang ia rekomendasikan, meski ia menyebut kota-kota lain di Kalimantan Timur (Kutai Kartanegara, Bontang, Nunukan dan tempat tinggalnya, Samarinda). "Berbicara tentang Jakarta bagi saya bukanlah tempat yang menarik," kata dia. Ia pernah berkuliah di Jakarta, tapi untuk tinggal, "ratusan kali berpikir (ulang)."

"Kalau anda mau mencari uang datanglah kemari. Kota kami menawarkan kepada Anda ribuan lowongan kerja hampir setiap bulan dengan spesifikasi lapangan kerja yang bervariasi, mulai dari sektor pertambangan, perkebunan dan industri. Semua menjanjikan rupiah yang tidak sedikit," ia mengiming-imingi.


7. Batam

Penerapan zona ekonomi membuka peluang pekerjaan di kota ini. Cerita dari Nurul Fajar Sulistyowati, Putri Ajah dan Wenchy Gibs Zulu memberikan gambaran yang kurang lebih sama. Awalnya mereka ragu dengan peluang yang diberikan Batam, sampai tidak tahu Batam ada di mana. Tapi kemudian pemasukan yang mereka dapat berhasil menaikkan kelas sosial.

Bahkan, menurut Nurul Fajar, "Di sini aku bisa mendapatkan penghasilan dan menguliahkan adikku, membeli rumah, serta (membeli) kendaraan pribadi." Dan ini dengan level pendidikannya yang D1, sementara suami Nurul berpendidikan D3.

Menurut Nurul, ia berusaha mengajak dan membantu teman-temannya untuk mendapat pekerjaan di Batam, tapi mereka enggan karena citra Batam di masa lalu. Padahal, "Ada juga Bintan, Pekanbaru, Natuna, Tanjung Balai Karimun dan pulau lain di sekitarnya yang menyajikan berlimpah kesempatan untuk para pencari kerja." Anda tertarik?

Kota-kota yang disebut di atas bisa berkembang karena kekayaan alam atau keputusan-keputusan politik dari para pemimpin daerah. Meski begitu, Widi Anto yang tinggal di Sukoharjo lebih memilih mengandalkan kemajuan teknologi, terutama internet, untuk berusaha. Ia tak terpaku pada pembangunan kota yang dilakukan oleh pemerintah.

"Walaupun kurang didukung infrastruktur yang baik tapi paling tidak di zaman digital seperti ini, masyarakat bisa lebih mandiri untuk membangun ekonomi daerahnya. Misalnya dengan memaksimalkan jalur online untuk mengangkat produk-produk lokal ke pasaran yang lebih luas, bahkan kalau bisa pangsa pasar luar negeri." Dengan menawarkan batik, furnitur atau kerajinan tangan via internet, menurut Widi, kesuksesan tak perlu bergantung pada lokasi tinggal Anda.

Nah sekarang, kami ingin tahu cerita-cerita dari mereka yang berdiam di Jakarta. Kira-kira, apa yang bisa membuat Anda meninggalkan Jakarta dan mencari peruntungan di kota lain?

Apa yang membuat Anda tetap berada di Jakarta di tengah ketidaknyamanan kota? Atau, tergerakkah Anda untuk mulai memikirkan alternatif tempat tinggal dan bekerja selain Jakarta?. ( yahoo.com )

READ MORE - Inilah Kota - Kota Yang Menjadi Pesaing Kuat Kota Jakarta

Penjabat Hanya Semangat Ketika Merenovasi Rumah Dinas Dan Pengadaan Vasilitas Gedung Baru

Penjabat Hanya Semangat Ketika Merenovasi Rumah Dinas Dan Pengadaan Vasilitas Gedung Baru – Tahun ini, angka putus sekolah diperkirakan akan jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, karena banyaknya pungutan `aneh` di berbagai jenjang sekolah hingga perguruan tinggi, demikian pendapat anggota Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Fayakhun Andriadi memperkirakan,

“Dari berbagai informasi yang saya peroleh, baik itu di daerah maupun di Jabodetabek, sama saja. Pungutan macam-macam sangat membenani orang tua calon siswa dan calon mahasiswa, akibatnya anak mereka gagal melanjutkan sekolah,” tuturnya di Jakarta, pada Rabu (27/7/2011).

Ia memberikan salah satu contoh di sebuah perguruan tinggi negeri di Manado, seorang calon mahasiswa akhirnya membatalkan melanjutkan studi di Fakultas Kedokteran Gigi, karena harus membayar di atas Rp75 juta melalui jalur khusus `Sumekolah`.

“Begitu juga ada yang terpaksa harus menunda kuliah di Fakultas Teknik, hanya karena tak sanggup menyediakan dana Rp30 juta melalui jalur tersebut. Untuk Fakultas Kedokteran malah bisa sampai Rp200 juta-an,” ungkapnya lagi.

Hal tersebut tidak hanya terjadi di Manado, tetapi juga berlaku di berbagai kota di Indonesia.

Itu untuk jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan untuk tingkat sekolah dasar sampai SMA, tidak berbeda jauh.

“Pungutan untuk pakaian seragam, uang buku, uang bangku, uang pembangunan, uang `ekstra kurikuler` (Ekskul) dengan nilai cukup besar,” tuturnya.

Hal tersebut berpengaruh langsung pada gairah anak didik dari keluarga tak mampu untuk melanjutkan studi.

“Akibatnya, jumlah putus sekolah dipastikan melonjak dan ini akan menambah masalah baru lagi bagi para keluarga di unit masyarakat terkecil, lalu di lingkungan RT, RW, kelurahan dan pada lingkup semakin luas,” katanya.

Ia berpendapat bahwa berbagai aksi tawuran, keterlibatan anak muda pada penggunaan obat terlarang, serta aksi-aksi kriminal bahkan terorisme, bisa saja terjadi karena tak ada pilihan lain, sebab untuk sekolah pun mereka merasa tak sanggup disediakan Negara.

“Padahal, Negara sudah memberikan 20 persen anggaran (APBN) untuk bidang pendidikan. Namun, seperti saya katakan sebelumnya, naiknya anggaran pendidikan, ternyata ikut mendorong keserakahan para pengelola pendidikan untuk meningkatkan berbagai pungutan,” tandasnya.

Fayakhun Andriadi mengingatkan, jika Pemerintah dan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) khususnya bersikap acuh tak acuh terhadap ini, bahkan seolah menganggap tak pernah terjadi, hal tersebut dikhawatirkan akan terjadi `bom waktu` berbahaya dalam beberapa tahun ke depan.

Kalau untuk memfasilitasi gedung baru dan renovasi rumah dinas saja para pejabat semangat. Tetapi kalau untuk urusan pendidikan seperti dinomer duakan. Padahal investasi paling penting bagi sebuah bangsa adalah investasi pendidikan yang diharapkan membentuk generasi berkualita yang akan membangun bangsa. ( arrahmah.com )

READ MORE - Penjabat Hanya Semangat Ketika Merenovasi Rumah Dinas Dan Pengadaan Vasilitas Gedung Baru

Inilah Kisah Supriono, Pemulung Yang Menggendong Mayat Anaknya Jakarta - Bogor Yang Menghebohkan Itu

Inilah Kisah Supriono, Pemulung Yang Menggendong Mayat Anaknya Jakarta - Bogor Yang Menghebohkan Itu - Derita Supriono, Duka Indonesia

Sri Suwarni, warga Manggarai, Jakarta Selatan, terkejut bukan kepalang. Kakinya gemetar. Supriono, pria yang pernah mengontrak rumah petaknya, bertandang secara tiba-tiba dengan cara aneh: menggendong mayat anaknya. Tamu yang sehari-hari berprofesi sebagai pemulung itu mengaku kebingungan mencari tempat untuk mengubur anaknya. "Bude, saya mau minta tolong," kata Supriono kepada Sri, pada sebuah magrib hari Minggu, 5 Juni lalu.

Awalnya, Sri mengira anak dalam gendongan Supriono itu tidur lelap. Apalagi Supriono, pria asal Muntilan, Jawa Tengah, itu menggendong mayat Nur Khaerunisa, anaknya, seolah sedang menina-bobokan. "Saya pikir dia mau jalan-jalan dan butuh ongkos," kata Sri kepada Tempo, Jumat pekan lalu. Sri jadi lemas ketika dijelaskan bahwa anak dalam gendongan itu telah menjadi mayat.

Pertemuan Supriono dengan Sri itu merupakan ending drama memilukan yang dialami pemulung kardus dan botol plastik bekas itu. Sekaligus menjadi akhir kisah sedih Supriono sepanjang hari, menyusuri jalan-jalan Jakarta dengan menggendong anaknya yang telah tiada. Tanpa diminta, Supriono pun bercerita kepada Sri Suwarni.

* * *

Awal Juni lalu adalah awal dari kegundahan Supriono. Anak bungsunya, Nur Khaerunisa, sedang sakit muntaber, sementara biaya berobat tidak ada. "Saya hanya membawanya sekali ke puskesmas, dokter menyuruh rawat inap, tapi saya tidak punya uang," kata Supriono. Apa boleh buat, tubuh kecil tidak berdaya itu meringkuk di gerobak berukuran sekitar 2 meter persegi, berbaur dengan kardus dan botol plastik bekas. Dalam kondisi seperti itu, Khaerunisa masih dibawa ayahnya bekerja memungut barang-barang bekas.

Sebenarnya, dokter di puskesmas Setiabudi, Jakarta Pusat, meminta Supriono membawa kembali anaknya untuk berobat. Kemelaratan yang mendera keluarga pemulung itu membuat sang ayah menolak anjuran dokter. Sekali berobat ke puskesmas, dia harus membayar Rp 4.000. Meski biaya berobat itu sama dengan ongkos parkir mobil di Jakarta Kota, Supriono tidak sanggup membayarnya karena ia hanya seorang pemulung.

Sebagai pemulung, penghasilannya sekitar Rp 10 ribu setiap hari. Uang itu harus cukup untuk biaya makan dia dan dua anaknya, Muriski Saleh dan Nur Khaerunisa. Bagaimana bisa mengobati anak, apalagi sampai menungguinya di puskesmas? Pekerjaan pemulung harus tetap dijalani. Khaerunisa yang lemas kesakitan terpaksa pula dibawa dalam gerobak, sesekali dicandai oleh kakaknya, Muriski Saleh.

Tuhan rupanya turun tangan menyelamatkan gadis cilik tanpa dosa ini. Setelah empat hari meringkuk dalam gerobak, Khaerunisa dipanggil menghadap ke haribaan-Nya. Pukul 07.00 pagi di hari Minggu, bocah berumur 3 tahun itu mengembuskan napas terakhirnya di peraduan Tuhan, sebuah gerobak tua yang berada di sebuah "rumah" yang lapang tanpa atap dan dinding, di bawah kereta layang di kawasan Cikini. Supriono berkabung, Muriski tak tahu adiknya meninggal, dan orang-orang sibuk lalu-lalang.

Supriono merogoh saku bajunya. Ada sedikit uang tersisa, tapi tak sampai Rp 10.000. "Jangankan menguburkan anak, untuk membeli kain kafan saja saya tidak mampu," katanya. Kemelaratan membuat Supriono nekat ingin membawa mayat si bungsu ke Kampung Kramat, Bogor, menggunakan kereta rel listrik (KRL) Jabotabek. Di sana, sebuah lokasi tempat kaumnya para pemulung bermukim, dia berharap mendapat bantuan penguburan. Jakarta tak memungkinkan hal itu. Begitu terlintas dalam pikiran Supriono.

Mayat si bungsu pun dibawa menggunakan gerobak, alat kerja sekaligus tempat tidur kedua anaknya setiap hari. Dia menyusuri Jalan Cikini, Manggarai, menuju Stasiun Tebet. Mendekati stasiun, Khaerunisa dibopong menggunakan kain sarung layaknya menggendong anak yang masih hidup. Agar tidak terlihat sudah meninggal, wajah gadis mungil itu ditutup dengan kaus. Sementara itu tangan yang lainnya menuntun Muriski Saleh, bocah enam tahun.

Melihat pria menggendong anak dengan muka tertutup, seorang pedagang minuman iseng bertanya. "Saya jawab anak saya sudah mati dan akan dibawa ke Bogor," kata Supriono berterus-terang. Keterusterangan ini membawa celaka, calon penumpang lain yang mendengar jawaban itu sontak geger. Hari gini gendong mayat naik KRL? Supriono pun digelandang bak pesakitan ke kantor polisi Tebet.

Supriono lalu diperiksa di Polsek Tebet. Lebih dari empat jam duda cerai dengan Sariyem itu diinterogasi aparat. Kesimpulannya, polisi tetap curiga, lalu memutuskan mengirim mayat Khaerunisa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Supriono tunduk dan menyerah. Tetapi di kamar mayat RSCM, dia menolak tegas anaknya diotopsi. Masalahnya, ia tidak punya uang untuk biaya otopsi itu, selain dia kasihan melihat mayat putrinya yang sudah tenang dibedah. Tubuh kaku Khaerunisa akhirnya tidak jadi dibedah, namun Supriono meneken surat pernyataan penolakan otopsi.

Aneh bin ajaib (atau karena Supriono seorang pemulung?), mayat kecil itu diperbolehkan dibawa keluar rumah sakit dengan cara digendong. Ke mana sang anak harus dikuburkan? Pertanyaan itu menghujani pikiran Supriono. Dalam keadaan bingung, ia membopong mayat anaknya ke jalanan. Sejumlah sopir ambulans sempat menawarkan jasa untuk mengangkut mayat itu. Jasa? Ya, jasa di Jakarta berarti uang. Sopir ambulans mengurungkan jasa itu begitu mendengar Supriono tidak punya uang untuk membayarnya.

Orang kecil seperti ditakdirkan berteman dengan orang kecil. Para pedagang sekitar RSCM, beberapa orang lagi yang kebetulan ada di trotoar, mulai urunan memberi uang sekadarnya untuk Supriono. Merasa cukup punya uang dari sedekah, Supriono memanggil sopir bajaj. Ia tiba-tiba teringat Sri Suwarni, pemilik rumah petak yang pernah disewanya beberapa tahun lalu. Bajaj pun meluncur ke Jalan Manggarai Utara VI, Jakarta Selatan, rumah petak Ibu Sri.

* * *

Sri meneteskan air mata. Perempuan mana yang tidak menangis mendengar kisah sedih di hari Minggu itu? Tubuh mungil dalam balutan kain sarung warna merah kekuningan itu lantas direngkuh dari dekapan Supriono. Mayat itu lalu dibaringkan di atas kasur tipis yang berada di ruang tamu rumahnya. Wanita berusia 40 tahun itu lalu meminta bantuan tetangganya. Warga setempat akhirnya dengan tulus urunan membantu mengurus jenazah, ada yang membeli kain kafan, ada yang memasang bendera kuning di sudut-sudut gang, ada yang berdoa dan memandikan. Keesokan harinya, putri bungsu Supriono dimakamkan di Blok A6 No. 3 Taman Pemakaman Umum (TPU) Menteng Pulo. Bunga surga itu pun akhirnya bisa beristirahat dengan tenang, diantar orang-orang miskin yang kaya amal.

* * *

Pasal 34 UUD 1945 berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara"

* * *

Kisah Supriono, bak cerita dari negeri dongeng, menyentak banyak orang. Berbagai media cetak dan televisi mengangkat berita itu menjadi headline. Berbagai kalangan menyatakan berniat menyumbang. Dari sekadar memberi dana, memberi pekerjaan pada Supriono, sampai membiayai sekolah Muriski Saleh. Pendek kata, cerita pilu pemulung itu mengusik nurani masyarakat yang kini semakin materialistis.

Menurut Asisten Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekda DKI Jakarta, Rohana Manggala, kasus Supriono seharusnya tidak terjadi. Selama ini Pemda menyediakan pelayanan gratis bagi orang tidak mampu. "Syaratnya mudah, tinggal meminta surat keterangan tidak mampu dari RT/RW di mana dia berdomisili," katanya. Agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi, Rohana berharap pengurus RT aktif melakukan sosialisasi soal ini.

Siapa sebenarnya Supriono? "Saya mengenal keluarga Supriono hanya sebentar. Tahun 2003 lalu mereka mengontrak rumah petak saya," kata Sri Suwarni. Ketika itu, Supriono mengontrak sebuah kamar berukuran 6 meter persegi. Sewa rumah panggung dengan dinding papan tripleks dan seng bekas itu per bulan Rp 140 ribu. Saat tinggal di rumah kontrakan, kata Sri, Supriono bersama istrinya Sariyem membawa banyak perabotan seperti televisi 20 inci dan kipas angin.

Sri tak mengikuti perkembangan Supriono sejak keluarga itu tidak lagi mengontrak rumahnya. Terakhir kabar yang diterima Sri adalah Supriono bercerai dengan istrinya, yang memilih pulang kampung. Sejak pisah dengan istrinya, Supriono hidup menggelandang dengan dua anaknya menyusuri jalan-jalan di Jakarta. Dia sengaja membuat gerobak kayunya tertutup di bagian tengahnya untuk tempat tidur dan berlindung dua anaknya. Di bagian depan gerobak dibuat kotak yang digunakan untuk menyimpan baju dan keperluan anaknya. "Saya mangkal di halte depan Gereja (Isa Almasih) Cikini. Kalau lagi hujan, gerobak saya bawa ke halte, biar anak-anak tidak kehujanan," tutur Supriono tentang "domisilinya" itu.

Tuan-tuan pejabat di DKI, kalau domisili Supriono seperti itu, ke mana dia harus meminta surat keterangan tidak mampu?

Johan Budi SP, hasil liputan Ramidi dan Mawar Kusuma dari Tempo News Room

READ MORE - Inilah Kisah Supriono, Pemulung Yang Menggendong Mayat Anaknya Jakarta - Bogor Yang Menghebohkan Itu

Di Indonesia, Presiden Boleh Melanggar Undang - Undang

Di Indonesia, Presiden Boleh Melanggar Undang-Undang - Presiden berpidato bahasa Inggris di Bali, dan menganggap Amerika Serikat negerinya kedua. Padahal Amerika Serikat tega memata-matainya

Tak ada yang meragukan Presiden SBY dalam berbahasa Inggris. Itu wajar, karena sepanjang karirnya di militer, SBY setidaknya dua kali mengikuti latihan militer di Fort Benning, Georgia, Amerika Serikat, yaitu di tahun 1976 dan 1982.

SBY mengikuti sekolah staf dan komando pada 1991 di Fort Leavenworth, Kansas, yang terkenal itu. Di saat bersamaan dia menjadi mahasiswa sebuah perguruan tinggi di negeri Paman Sam itu, dan berhasil meraih gelar Master. Wajar jika SBY fasih dalam cas-cis-cus.

Begitu pun, sebagai seorang Presiden Republik Indonesia dia tak bisa seenaknya pamer kefasihan berbahasa Inggris ketika membuka Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-16 Gerakan Non Blok (GNB) di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, 25 Mei yang lalu.

Dengan berpidato dalam bahasa Inggris di forum itu, Presiden SBY telah melanggar Undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lembaga negara, serta lagu kebangsaan. Soalnya fasal 28 undang-undang ini mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara, yang berlangsung di dalam negeri.

Memang sekali pun telah melanggar undang-undang, Presiden SBY tak bisa diberi sanksi atau hukuman karena undang-undang itu sendiri tak dilengkapi hukuman bagi para pelanggarnya. Tapi seperti dikatakan pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana, ‘’Presiden sebagai penyelenggara negara harus memberi teladan kepatuhan kepada hukum. Maka ia wajib menggunakan bahasa Indonesia kalau berpidato secara resmi di dalam negeri.’’

Atau dengan kata lain yang lebih jelas: Presiden sebagai pimpinan negara semestinya menjadi teladan bagi seluruh rakyat. Sehingga, kalau Presiden suka melanggar undang-undang dan peraturan maka rakyat akan melakukan hal sama. Malah boleh jadi rakyat akan melakukan pelanggaran dengan cara yang berlebihan. Seperti dikatakan sebuah pepatah: guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari.

Soal kencing berdiri dalam berbahasa Indonesia, Presiden SBY memang rada keterlaluan. Dia terhitung pejabat atau tokoh yang paling suka menyelipkan kata-kata Inggris ketika berbicara dalam bahasa Indonesia. Padahal kata Inggris itu gampang dicari padanannya dalam bahasa Indonesia.

Perilaku Presiden SBY itu, di mata Dedi S.Gumelar, anggota DPR dari Komisi X, menunjukkan sikap kurang percaya diri. Dedi alias Miing, pelawak yang dulu terkenal itu, selalu berusaha berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Penggunaan kata atau istilah asing memang menurutnya bukan barang haram, kalau memang kata itu belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia.

Tapi banyak orang yang suka menyelipkan kata-kata asing ketika berbicara sehari-hari untuk menunjukkan dia pandai berbahasa Inggris atau setidaknya menguasai bahan bacaan asing, atau dia seorang intelektual. Padahal sudah hampir pasti tak ada hubungan intelektualitas seseorang dengan kesukaan menyelibkan kata-kata Inggris ketika berbicara.

Fenomena ini jelas sangat merusak dan menghancurkan perkembangan bahasa Indonesia. Kondiri ini tentu akan bertambah runyam ketika yang mempelopori perusakan bahasa Indonesia itu justru seorang Kepala Negara yang mestinya menjadi panutan masyarakat.

MY SECOND COUNTRY

Sejak lama SBY dikenal sebagai seorang yang akrab dengan budaya Barat, antara lain, mungkin karena pendidikan yang ditempuhnya di Amerika Serikat. Sebagai Presiden Indonesia, dia diketahui berteman akrab dengan George Bush, Presiden Amerika Serikat yang digantikan Obama. Bush sampai dua kali berkunjung ke Indonesia untuk bertemu SBY. Padahal Bush pula yang memerintahkan penyerbuan dan penjajahan Afghanistan dan Iraq yang menyebabkan jutaan ummat Islam di kedua negara menjadi korban.

Sebagai bukti betapa dekat hubungan Bush dengan SBY, lihatlah ketika Presiden SBY mengunjungi Amerika Serikat di tahun 2005, atau sekitar setahun setelah untuk pertama kali ia terpilih sebagai Presiden Indonesia. Ketika itu, 27 Mei 2005, SBY, Nyonya Ani Yudhoyono, beserta kedua putranya, Agus Harymurti dan Eddie Bhaskoro alias Ibas, diundang ke Gedung Putih guna menghadiri sebuah upacara.

Presiden Bush memperkenalkan SBY dan keluarganya kepada hadirin. Ternyata Bush bukan hanya mengenal SBY atau istrinya, tapi juga anak-anaknya. Bahkan Bush ingat tanggal pernikahan Agus yang pada waktu itu segera akan dilaksanakan.

Dan SBY sendiri mengaku sebagai seorang yang mencintai Amerika Serikat. Dalam suatu kunjungannya ke Amerika Serikat sebagai Menko Polkam di zaman Presiden Megawati Soekarnoputri, SBY sempat mengeluarkan kata-kata sebagai berikut: ‘’I Love the United States with all its faults. I consider it my second country’’ (terjemahan bebas: Saya cinta Amerika Serikat dengan segala kesalahannya. Saya menganggapnya sebagai negara kedua. Catatan: Lihat International Herald Tribune, 8 Agustus 2003).

ISU KORUPSI DAN TOMY WINATA

Ternyata sekali pun Presiden SBY berteman dekat dengan Presiden Bush, dan dia akrab dengan budaya Amerika Serikat, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta toh tetap memata-matai gerak-gerik Presiden SBY dan keluarganya. Itu diketahui setelah Maret lalu, Indonesia dihebohkan oleh bocornya laporan Kedubes Amerika Serikat di Jakarta, kepada dua koran Australia, The Age dan Sydney Morning Herald.

Kedua koran memperoleh laporan rahasia itu dari situs pembocor Wikileaks. Tampaknya Wikileaks sengaja memberikan bocoran ke kedua koran itu agar kehebohan yang disebabkan pemberitaan dokumen itu merebak ke Indonesia karena jarak Indonesia dan Australia yang dekat.

Kedua koran itu antara lain mengungkap hubungan dekat Presiden SBY dengan para pengusaha keturunan China, terutama Tomy Winata yang disebut-sebut sebagai anggota dari the Gang of Nine atau Nine Dragons (Geng Sembilan atau Sembilan Naga).

Di tahun 2006, Agung Laksono (kini Menko Kesra) melapor ke Kedubes Amerika Serikat bahwa T.B.Silalahi (pensiunan jenderal dan bekas Menpan) berperan sebagai perantara untuk membawa dana dari Tomy Winata kepada SBY. Digunakannya perantara di sini, menurut laporan itu, guna melindungi Presiden dari berbagai risiko bila ia berhubungan langsung dengan Tomy Winata.

Untuk keperluan yang sama, Tomy Winata menggunakan pengusaha Muhammad Lutfi. Lutfi yang dulu diangkat Presiden SBY sebagai Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kini menjabat Duta Besar Indonesia untuk Jepang. Selain itu, Tomy Winata menggunakan pembantu senior Presiden dalam berhubungan dengan Kristiani Herawati alias Ibu Ani Yudhoyono.

Pendek kata dokumen yang dibocorkan Wikileaks itu betul-betul memperlihatkan betapa culasnya Kedubes Amerika di Jakarta. Mereka berhubungan dekat dengan Presiden SBY, sementara itu mereka memata-matai semua gerak-gerik Presiden berikut istri (mereka laporkan berbagai bisnis Nyonya Presiden ini) dan lingkungannya.

Mereka bongkar bagaimana SBY menggunakan BIN (Badan Inteleijen Negara) guna memata-matai para lawan politiknya. Yang paling celaka lagi, Kedubes Amerika Serikat itu menggunakan orang-orang dekat Presiden SBY seperti T.B.Silahari dan Agung Leksono, untuk memata-matai Presiden SBY dan keluarganya. Wajar saja mereka tahu secara akurat apa yang terjadi pada Presiden SBY dan lingkungannya. Yang celaka, tentu saja Indonesia. ( suara-islam.com )

READ MORE - Di Indonesia, Presiden Boleh Melanggar Undang - Undang