Mitos dan Fakta Rezim Fir'aun Kairo

Mitos dan Fakta Rezim Fir'aun Kairo, Mubarak dan keluarganya - Seorang Brigadir Jenderal Mahmud Shafiq Ali al-Banaa, yang sejak tahun 2000 telah menjadi kepala keamanan istana presiden Mubarak, mengungkapkan beberapa rahasia rezim “Fir’aun Kairo”, yang tersembunyi di balik dinding istana, lapor agen berita Almoslim.

Sebagai contoh, ia menceritakan tentang fakta bahwa salah satu putra mantan presiden Mesir, Alaa Mubarak, terus menjalankan sholat, sementara putranya yang lain, Gamal Mubarak, bukan hanya tidak mendirikan sholat, tetapi bahkan tidak mengakui keberadaan Nabi Muhammad SAW. Dia mengejek dan bertanya, “dan siapa yang dapat membuktikan bahwa Muhammad pernah ada?”

Shafiq al-Banna juga bercerita bahwa selama pemakaman ibu presiden, Mubarak tidak memimpin prosesi. Duduk di dalam mobil, ia mengatakan kepadanya ketika semua telah selesai dia akan membaca sebuah doa yang sesuai.

Mubarak memiliki kakak, yang mengunjungi dia hanya dua kali-sekali ketika Alaa menikah dan waktu kedua setelah pecobaan pembunuhan presiden Mesir di Addis Ababa.

Mubarak juga memiliki seorang paman, yang datang untuk mengunjunginya. Namun ia berdiri selama dua jam di pintu, ia kembali ke rumah tanpa menunggu keponakannya yang tidak ingin melihatnya.

Pada saat yang sama, Shafiq membantah rumor tentang istri kedua Mubarak. Ia mengatakan hanya punya satu istri bernama Susanna.

Perlu diingat bahwa Mubarak terpaksa mengundurkan diri pada 11 Februari 2011 sebagai akibat dari protes massa yang dimulai sejak 25 Januari.

Setelah beberapa saat, ia dan anak-anaknya ditangkap. Beberapa anggota rezim Mubarak juga ditahan.

Pengadilan Mesir di hari pertama memanggil Mubarak dan dua anaknya, Alaa dan Gamal serta teman dan mitra usaha Mubarak, Hussein Salim.

Perlu diingat bahwa menurut situs Lebanon, elhashra.com, Hosni Mubarak sebagai presiden Mesir telah mempersiapkan makam yang nyaman untuk dirinya sendiri dengan gaya “ala Fir’aun”, dilengkapi dengan teknologi baru.

Bukan kamar batu untuk sarkofagus di pusat piramida, makam masa depan Mubarak termasuk tiga sofa mewah terbuat dari kulit buatan Amerika, sebuah aula, dirancang dalam gaya era Muhammad Ali, sebuah kamar mandi porselen dengan sambungan panggilan telepon internasional.

Biaya “suite room” di mana Mubarak akan beristirahat dalam “kedamaian abadi” lebih dari 15 juta pound Mesir. Masya Allah ( arrahmah.com )

READ MORE - Mitos dan Fakta Rezim Fir'aun Kairo

Sudah 15 Bulan Laporan Tidakan Pidana Kader Demokrat Diabaikan Polisi

Sudah 15 Bulan Laporan Tidakan Pidana Kader Demokrat Diabaikan Polisi - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan ada pengurus Partai Demokrat yang melakukan tindak pidana terkait putusan sengketa Pemilu yang dikeluarkan MK pada 2009 lalu.

Pidana itu dilakukan pengurus Demokrat saat menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum. Sontak, sosok itu diduga adalah Andi Nurpati, mantan anggota KPU yang sekarang menjabat Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat.

Seorang sumber di MK kemudian mengungkapkan kronologi tindak pidana itu, yang merupakan pemalsuan putusan MK soal Pemilu. Berikut kronologinya:

Pada 14 Agustus 2009, KPU mengirim surat ke MK, menanyakan siapa calon legislatif yang berhak atas kursi DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan, apakah dari Partai Hanura (Dewi Yasin Limpo) atau Gerindra (Mestariyani Habie).

Tanggal 17 Agustus 2009, MK mengirim surat bernomor 112/PAN MK/2009 ke KPU, yang merupakan jawaban atas pertanyaan KPU. Jawaban MK: Partai Gerindra (Mestariyanu Habie).

Pada 11 September 2009, KPU mengirim surat ke MK, menyebutkan bahwa sebelum MK menjawab secara resmi pada 17 Agustus, ada surat masuk yang menyatakan Dewi Yasin Limpo dari Partai Hanura yang menjadi anggota DPR dari Sulsel. Surat tersebut berupa kiriman faksimili bertanggal 14 Agustus 2009.

MK kemudian melakukan pengecekan, ternyata surat faksimili yang dikirim itu palsu. MK kemudian melakukan pengecekan Call Data Record, ternyata nomor yang disebut dinyatakan oleh Telkom sudah mati. "Sudah mati sejak Juli 2009," kata sumber itu. MK kemudian menjelaskan ke KPU kalau surat berbentuk faksimili bertanggal 14 Agustus 2009 itu palsu.

Namun, ternyata beberapa hari kemudian KPU tetap memutuskan Dewi Yasin Limpo sebagai anggota DPR dari Sulsel. "Surat palsu kok masih dipakai. Padahal sudah diberitahu MK yang benar itu surat tertanggal 17 Agustus 2009," jelas sumber itu.

Kemudian Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dan Andi Nurpati dipanggil Ketua MK Mahfud MD ke kantor MK, untuk klarifikasi.

"Karena pemberitahuan surat tanggal 17 Agustus diambil oleh Andi Nurpati. Tapi oleh Andi Nurpati tidak disampaikan ke dalam rapat KPU bahwa ada surat tertanggal 17 Agustus 2009, sehingga yang menang Dewi Limpo dari Hanura padahal yang menang Gerindra," jelas sumber yang merupakan pejabat tinggi MK itu.

Kata sumber itu, Mahfud kemudian menanyakan Andi Nurpati, mengapa surat itu tidak disampaikan. Alasan Andi Nurpati dan Abdul Hafiz saat itu. "Surat dengan no 112 tidak ada stempelnya," tutur sumber itu menirukan jawaban Andi Nurpati.

Tapi hingga sekarang surat itu tidak pernah dikembalikan ke MK. "Ya karena surat itu memang asli," jelas sumber MK.

Saat itu MK mengirim surat no 112 bersamaan dengan surat no 113. Anehnya, surat no 113 itu digunakan oleh KPU, tapi no 112 tidak. Padahal surat no 112 dan 113 itu dikirimkan sepaket.

"Surat itu keduanya ada stempelnya. Tapi Andi bilang no 112 tidak ada stempelnya, mungkin dia merasa tidak berkepentingan dengan surat no 113, jadi hanya itu yang dia pakai," tutur dia.

Berdasarkan investigasi MK, menurut sumber itu, surat palsu dibuat oleh seorang pegawai MK bersama Andi Nurpati di Kemayoran. Tapi pegawai MK itu sudah mengundurkan diri, sebelum MK memutuskan untuk memecatnya.

Pada 12 Februari 2010, MK kemudian melaporkan kasus pemalsuan itu ke Polisi. "Sampai sekarang laporan ini sudah 15 bulan tidak ada kabarnya," sesal sumber MK itu.

KPU sendiri kemudian mengubah keputusannya pada tanggal 17 September 2009. Mestariyani Habie dari Gerindra dipastikan lolos ke DPR (sesuai putusan MK), menggantikan Dewi Yasin Limpo dari Hanura (yang sebelumnya diputuskan KPU).

Bantahan Nurpati dan Tanggapan Mahfud

Kepada VIVAnews, Andi Nurpati mengklarifikasi tuduhan itu. Pertama, Nurpati menyatakan kasus itu terjadi pada tahun 2009. Dalam aturan Undang-undang Pemilu, sengketa pemilihan prosedurnya haruslah melalui Badan Pengawas Pemilu dan kemudian dari Bawaslu barulah ke kepolisian. Kemudian, pidana Pemilu itu memiliki masa kadaluarsa.

"Dan sekarang sudah kadaluarsa. Bawaslu juga sudah membentuk tim investigasi terkait sengketa itu dan sudah selesai," kata Andi.

Klarifikasi kedua, putusan KPU untuk tidak menetapkan Dewi Yasin Limpo sebagai anggota DPR sudah sesuai dengan aturan UU Pemilu. Saat MK memutuskan memenangkan sengketa yang diajukan Dewi Yasin Limpo, KPU langsung menggelar rapat pleno menghitung suara yang diperoleh Dewi Yasin Limpo.

Rapat ini sendiri sedianya dipimpin Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, namun yang bersangkutan berhalangan. "Saya diminta menggantikan memimpin rapat," kata Andi Nurpati.

"Ternyata setelah kami hitung, suaranya tidak cukup untuk satu kursi," kata Andi Nurpati. KPU lalu menyurati MK meminta penjelasan mengenai putusan karena jika tidak cukup satu kursi tapi justru dimenangkan, tentu bertentangan dengan UU Pemilu.

Jawaban MK kemudian dinilai memadai bagi KPU. "Akhirnya terang, yang menang kemudian calon dari Gerindra," kata Nurpati.

Saat dikonfirmasi, Ketua MK Mahfud MD menolak berkomentar banyak. Tapi Mahfud tidak membantah informasi yang disampaikan sumber tersebut.

"Sudahlah. Saya bosan setiap hari dikutip media," kata Mahfud sambil tersenyum. (vivanews.com )

READ MORE - Sudah 15 Bulan Laporan Tidakan Pidana Kader Demokrat Diabaikan Polisi

Tugas dan Peran TB Silalahi Sebagai Informan Amerika Di Indonesia

Tugas dan Peran TB Silalahi Sebagai Informan Amerika Di Indonesia - Tiopan Bernhard Silalahi disebut-sebut sebagai informan terpenting Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang diungkap WikiLeaks. Ia bisa dikenai pasal kejahatan terhadap negara. Tapi mengapa aparat diam-diam saja?

Ban bocor itu perkara biasa. Hanya dengan ongkos lima ribu rupiah, setengah jam kemudian tukang tambal ban sudah bisa menanggulangi kebocoran itu dengan rapi. Tapi jika aib dan rahasia negara yang bocor, stabilitas nasional terkoyak dan kredibilitas pejabat negara pun longsor. Apalagi jika berbagai informasi itu dibocorkan ke negara asing dan kemudian diumbar bebas ke jaringan internet.

Hal itulah yang terjadi sejak dua pekan lalu, ketika berbagai informasi sensitif dan rahasia yang menyangkut Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dibocorkan para komprador kepara para diplomat Amerika Serikat, lalu diunduh penyedia jasa dokumen via internet WikiLeaks, dan kemudian diungkap dan diumbar bebas oleh media asing. Sayang, hingga kini si pembocor informasi itu masih bisa berlenggang kangkung.

Semua berawal dari headline dua koran terbitan Australia, The Age dan The Sydney Morning Herald (TSMH), Jum’at, 11 Maret lalu. Dengan judul “Yudhoyono ‘Abused Power’” dan sub judul “Cables Accuse Indonesian President of Corruption", The Age menulis isu-isu sensitif tentang SBY dan orang-orang di sekitarnya. Adapun TSMH mengerek judul, “Corruption Allegations Against Yudhoyono” di headline dan satu artikel berjudul, “Allegation of Fear and Favour Persist” di halaman 6.

Ketiga artikel itu ditulis Philip Dorling, wartawan Australia yang ahli masalah Indonesia dan getol menulis dengan bahan bocoran WikiLeaks. Ketiga tulisan itu intinya sama dan saling melengkapi, dengan bahan berbagai kawat diplomatik Kedubes AS yang diperoleh WikiLeaks. Pembongkaran itu terjadi saat Wapres Boediono bertemu Perdana Menteri ad interim Australia Wayne Swan di Canberra dan berdialog tentang reformasi birokrasi Indonesia yang korup.

Artikel-artikel itu mengungkap sejumlah kawat diplomatik rahasia AS hasil bocoran informasi sumber dalam negeri tentang dugaan keterlibatan SBY di sejumlah kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Tentu saja hal ini menodai reputasi SBY yang dikenal sebagai politisi bersih dan reformis. Menurut kawat itu, SBY dikabarkan telah turut campur secara pribadi, serta mempengaruhi jaksa dan hakim untuk melindungi kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh politik.

Berdasarkan laporan itu, The Age mengungkap bahwa istri SBY, Kristiani Herrawati dan keluarga besarnya berupaya memperkaya diri dengan berbagai koneksi politik dan pengaruh. “Banyak sumber bercerita kepada kami bahwa anggota keluarga Kristiani mulai membangun perusahaan untuk mengkomersilkan pengaruh keluarga mereka,” tulis koran itu dengan mengutip kawat diplomatik AS.

TSMH bahkan menulis, karena pengaruh sang first lady di belakang layar, Kedubes AS menggambarkan Kristiani sebagai “salah satu anggota kabinet” dan “penasehat utama Presiden yang tak terbantahkan.” Padahal, mereka melaporkan pula bahwa, “Sebagai Penasehat Presiden, TB Silalahi bercerita (kepada diplomat AS), bahwa para anggota Staf Presiden makin merasa terpinggirkan dan tak bisa memberikan nasehat kepada Presiden.”

Sementara, tulis Dorling di TSMH, Yahya Asagaf (seorang agen) dari BIN, mengatakan bahwa pendapat sang Ibu Negara adalah acuan satu-satunya di berbagai masalah. Dengan tegas, beberapa kontak Kedubes AS mengidentifikasi Kristiani sebagai orang yang paling berpengaruh di belakang kebijakan SBY untuk mencoret Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai sekondannya dalam pemilu presiden 2009 lalu.

Laporan yang diperoleh WikiLeaks dan disajikan secara eksklusif oleh The Age menjelaskan, tak lama setelah menjadi Presiden pada 2004, SBY mengintervensi kasus Taufik Kiemas, suami bekas Presiden Megawati Sukarnoputri. Taufik dilaporkan telah memanfaatkan pengaruh istrinya di PDI Perjuangan, untuk mencari perlindungan atas tuntutan dari apa yang disebut para diplomat AS itu sebagai “sebuah korupsi paling legendaris di masa jabatan isterinya.”

Kedubes AS melaporkan pula bahwa pada Desember 2004, informan politik mereka yang sangat berharga sekaligus Penasehat Presiden TB Silalahi, mengatakan bahwa Hendarman Supandji --dalam laporan disebut sebagai Asisten Jaksa Agung dan Ketua Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi-- telah mendapat bukti cukup, dalam kasus korupsi yang melibatkan Taufik, untuk menangkap sang “first gentleman”. “Tapi Silalahi bercerita ke Kedubes AS bahwa SBY memerintahkan kepada Hendarman untuk tidak melanjutkan kasus Taufiq,” tulis laporan itu.

Beberapa aib yang tertuang dalam kawat-kawat rahasia itu juga diungkap di tulisan Dorling. Misalnya dugaan bahwa SBY dan Sekkab Sudi Silalahi mengintimidasi seorang hakim dalam kasus sengketa Partai Kebangkitan Bangsa, untuk mengontrol PKB Gus Dur. Menurut kontak Kedubes AS itu, Sudi mengatakan kepada sang hakim, “Jika persidangan membantu (PKB Gus Dur), itu sama saja membantu menggulingkan pemerintahan.”

Namun. intervensi tangan kanan SBY ini tak langsung berhasil karena menurut sumber Kedubes AS yang punya hubungan dekat dengan PKB dan pengacara, para pendukung Gus Dur menyuap hakim Rp 3 milyar untuk putusan yang memenangkan kubu PKB Gus Dur. Tapi, sasaran strategis SBY tercapai setelah tekanan luar terhadap posisi sulit Gus Dur memaksa PKB mendukung pemerintah.

Dalam kawat-kawat itu SBY juga dilaporkan telah memanfaatkan BIN untuk mengintai menterinya sendiri. “Menurut seorang pejabat intelijen Indonesia, SBY memerintahkan Kepala BIN Syamsir Siregar agar anak buahnya memata-matai menteri senior di kabinetnya, Mensesneg Yusril (Ihza) Mahendra, saat kunjungan rahasia ke Singapura untuk bertemu para pengusaha keturunan Cina di sana,” tulis laporan itu.

SBY pun menugasi BIN untuk memata-matai bekas Panglima TNI Jenderal Purn. Wiranto, saingannya di pemilihan presiden. Lagi-lagi sumber info itu adalah TB Silalahi. “Pak (TB) Silalahi bercerita kepada beberapa diplomat AS bahwa Pak Yudhoyono membagi laporan yang sangat sensitif dari BIN tentang berbagai masalah politik hanya untuk dirinya dan Sekkab Sudi Silalahi,” tulis laporan yang dikutip TSMH.

Meski SBY menang besar dalam pemilu 2009, utusan AS menyimpulkan bahwa ia mulai kehilangan dukungan politik. Kontroversi politik sejak akhir 2009 hingga 2010, membuat popularitas SBY jatuh, dan menurut Kedutaan AS, telah membuat Presiden makin lumpuh. “Karena tak ingin mengambil risiko dikucilkan dari parlemen, media, birokrasi dan masyarakat sipil, reformasi SBY menjadi lambat,” tulis Dorling berdasarkan laporan itu.

Selain soal politik, bocoran kawat juga menyinggung soal ekonomi. Seperti dilansir The Age, dan situs asiasentinel.com, terungkap bahwa di sebuah pertemuan di tahun 2006 dengan Ketua Umum Partai Demokrat, SBY meratapi kegagalannya dalam berbisnis. Ia tampaknya merasa “harus mengejar ketinggalan (dan) ingin memastikan bahwa ia meninggalkan warisan yang cukup besar bagi anak-anaknya.”

Untuk menyelidiki kepentingan pribadi, politik, dan bisnis SBY, diplomat AS mencatat hubungan SBY dan pengusaha Indonesia keturunan China, terutama Tomy Winata, yang ditengarai anggota “Geng Sembilan Naga”. Menurut kawat-kawat itu, pada 2006, Agung Laksono, kini Menkokesra, mengatakan kepada pejabat Kedutaan AS bahwa TB Silalahi, Penasihat Presiden di bidang politik, “berfungsi sebagai perantara, yang menyalurkan dana dari Tomy ke SBY, (dan) melindungi SBY dari potensi kewajiban yang bisa muncul bila SBY berurusan langsung dengan Tomy.”

Tomy dilaporkan telah memanfaatkan pengusaha muda Muhammad Lutfi sebagai channel dana untuk SBY. SBY pun akhirnya menunjuk Lutfi sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM). Dalam kawat-kawat itu, pejabat senior BIN, Yahya Asagaf, juga mengatakan kepada Kedutaan AS bahwa Tomy sedang berusaha mengembangkan pengaruh dengan menggunakan pembantu senior presiden sebagai chanelnya ke istri Presiden, Kristiani Herawati.

Tercoreng dan Terpukul

Bocornya berbagai aib dan informasi peka itu tentu saja mengundang reaksi. Presiden SBY jelas paling terpukul. Sebab, rangkaian tulisan di The Age dan di TSMH itu telah mencoreng wajah dan citranya sebagai politisi santun. Saking terpukulnya, sampai-sampai SBY tidak shalat Jum’at pada Jum’at siang itu. Dia dikabarkan hanya mengurung diri di Istana. “Pak SBY sedang kurang sehat,” kata Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi.

Padahal, Kamis Sore, 10 Maret, SBY sudah mendapat kabar via faksimili tentang rencana The Age dan TSMH menurunkan berita itu. Malam itu, pukul 21.00, SBY memanggil sejumlah menteri untuk membahasnya. Dua setengah jam kemudian, berita itu tayang di situs dua koran tadi. “Semalam Presiden sudah membaca berita yang dirilis dan diangkat kedua media,” kata Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, Jumat, 11 Maret 2011.

Menurut Julian, Presiden sangat kaget dan menyesalkan ketidakvalidan data mereka. Namun, kata sumber Suara Islam (SI) di Istana Negara, malam itu raut muka SBY langsung kecut saat membaca tulisan-tulisan itu. Ia lalu membantah satu per satu. Sementara istrinya, Ani Yudhoyono, tampak murung dan berkali-kali mengurut dada. Esok harinya, Jumat 11 Maret, rapat kabinet digelar untuk membahas masalah ini.

Hulu balang istana tentu membantah keras semua isi pemberitaan kedua koran itu. “Itu kami sesalkan, terutama yang dikatakan Ibu Negara adalah broker. Itu luar biasa menghina,” kata Sudi di Kantor Presiden, Jakarta. “Martabat negara kita betul-betul dilecehkan,” tambahnya. Menurut dia, Ibu Negara sampai menangis, sedih dan merasa terpukul oleh pemberitaan kedua media asing itu.

Bantahan juga dinyatakan Menkopolhukkam Djoko Suyanto. “Tuduhan bahwa Presiden SBY dan Ibu Ani korupsi, menyalahgunakan kekuasaan, mempengaruhi proses pengadilan adalah tidak benar,” ujarnya. Sementara, kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga, berita itu palsu. “Isinya penuh sensasi dan seronok, penuh bualan dan basi,” kata dia.

Menurut Daniel, pemerintah sedang mengambil langkah untuk meluruskannya, antara lain meminta Kedubes AS dan TB Silalahi mengklarifikasi. Karena itu, Jumat pagi, Duta Besar AS Scot Marciel langsung dipanggil Menlu Marty Natalegawa. Pemerintah pun melayangkan nota protes ke Washington, dan mengirimkan surat protes ke kedua koran itu.

Pemerintah AS lewat Kedubesnya di Jakarta pun meminta maaf. “Pengungkapan informasi ini benar-benar sangat tidak bertanggung jawab. Kami mengungkapkan penyesalan paling mendalam kepada Presiden Yudhoyono dan rakyat Indonesia,” demikian pernyataan resmi Kedutaan Besar AS di Jakarta.

Tapi tunggu dulu. Dalam pernyataan resminya, Kedubes AS tak membantah isi kawat-kawat diplomatik itu. Sementara dalam jumpa pers janggal di Kemlu usai pertemuan Marty dan Marciel, Dubes AS itu menolak membenarkan atau menyangkal kebenaran kawat-kawat itu. Ia juga tak mau mengomentari berbagai tuduhan dalam kawat dipomatik itu. Belakangan ia kemudian kabur saat Marty masih melayani jumpa pers.

Anehnya, Sudi menyatakan tak akan meminta keterangan TB Silalahi, yang disebut beberapa kali sebagai sumber informasi kawat diplomatik rahasia Kedubes AS yang disadap Wikileaks serta dimuat The Age dan TSMH itu. Padahal ia pun disebut sebagai informan politik terpenting bagi AS di Jakarta. “Biar yang bersangkutan saja (mengklarifikasi),” kata Sudi.

TB Silalahi dan Perannya

Tentu saja TB Silalahi membantah semua berita itu. Menurut dia, peristiwa dirinya berkata kepada diplomat AS seputar intervensi SBY ke Kejaksaan Agung itu tak pernah ada. “Mungkin diplomat-diplomat muda ini ingin menunjukkan prestasi dengan mengarang apa saja, seakan-akan menunjukkan bahwa mereka berhasil (mengumpulkan informasi),” ujarnya.

TB Silalahi pun menyalahkan sebutan yang dipakai untuknya sebagai informan AS. “Apa Amerika itu intelnya goblok? Nama dan jabatan informannya disebut lengkap. Mana pernah ada di dunia intelijen, informan dibuka kedoknya,” ujarnya. Ia lalu menjelaskan bahwa dirinya memang kerap bertemu diplomat asing, tak hanya dari AS. “Tapi masa kita menjelekkan pemerintah kita sendiri?” katanya.

Isi laporan itu, kata TB Silalahi, sangat tak masuk akal. Sebab, Desember 2004, Hendarman belum jadi Jampidsus. “Hendarman baru diangkat jadi Jaksa Agung Muda pada 21 April 2005, dan menjadi Ketua Timtastipikor pada 2 Mei 2005,” ujarnya. Jadi tidak logis jika pada Desember 2004 ia melaporkan bahwa SBY telah memerintahkan Hendarman sebagai Jaksa Agung Muda, unyuk menghentikan pemeriksaan Taufiq Kiemas. “Laporan itu jelas sekali bohong,” katanya.

Tomy Winata, pengusaha yang disebut sebagai cukong SBY juga membantah berita itu “Andaikata saya harus jilat sepatu bapak-bapak (para wartawan) yang penuh dengan kotoran, harga diri saya itu tidak direndahkan oleh bapak-bapak. Demi 1 juta keluarga yang harus hidup bulan-bulan ke depan. Asal itu jangan jadi berita yang dipercaya,” kata bos Artha Graha itu heroik, di hotel miliknya, Hotel Borobudur.

Hubungan TB Silalahi dengan Tomy memang sangat dekat. Kedekatan mereka terjalin saat TB Silalahi menjadi Ketua Yayasan Eka Paksi milik TNI AD, yang banyak bekerja sama dengan Grup Artha Graha milik Tomy. Tapi Tomy membantah tudingan WikiLeaks. “Hubungan saya dengan Presiden hanya hubungan warga negara dengan pemimpin pemerintahan,” ujarnya. Soal kedekatannya dengan TB Silalahi, ia mengaku hanya hubungan kerja biasa.

Tapi, benarkah Hendarman Supandji baru menjabat sebagai Jaksa Agung Muda pada 21 April 2005?

Ternyata, setelah ditelusuri via internet, diketahui bahwa Hendarman menjabat sebagai Jampidsus pada 25 April 2002 sampai 2004, bukan 25 April 2005, seperti kata TB Silalahi. Dari situs Kepustakaan Kepresidenan, situs Kejaksaan Agung, dan sebagainya, diperoleh data sama: Hendaraman diangkat menjadi Jaksa Agung Muda di masa Jaksa Agung Abdurrahman Saleh pada 2002-2004. Jadi tampak jelas siapa yang berkelit namun gagal.

Sayang, gawatnya laporan TB Silalahi sebagai informan AS, tak dirasa penting oleh SBY dan hulu balangnya. Mereka merasa lebih penting membantah apa yang dilaporkan sebagai “laporan yang tidak benar tentang SBY”. Memang, di sebuah talkshow di Metro TV, Staf Khusus Presiden Daniel Sparingga, menyeru TB Silalahi agar mengklarifikasikan omongannya ke Kedubes AS.

Daniel menyarankan kepada TB Silalahi agar jika bicara dengan diplomat asing, terutama AS, harus hati-hati. “Janganlah omongan, gosip kelas warungan, dibungkus menjadi seperti cerita yang benar, lalu diteruskan ke diplomat asing seperti dari AS,” ujarnya. Kata Daniel, itu sangat berbahaya karena mereka bisa menganggap serius, dijadikan data diplomatik dan dilaporkan ke pemerintah pusatnya.

Padahal, kawat diplomatik bukanlah sekadar laporan biasa. Kawat diplomatik biasa ditulis para diplomat berdasarkan konversasi ataupun pengamatan di negara penempatan. Kredibilitas kawat itu sulit diragukan karena -seperti berita wartawan atau hasil riset peneliti– selalu dicek silang, dirapatkan, diperiksa atasan, dan diverifikasi sebagai dokumen negara. Karena itu, “TB Silalahi harus dipanggil dan ditanya,” kata bekas KSAD Tyasno Sudarto di Jakarta, Ahad (20/3/2011).

Tangkap Antek Asing

Sementara itu, menurut Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, pemerintah harus membentuk tim investigasi yang independen dan kredibel untuk mengungkap para pejabat yang memberikan informasi kepada diplomat AS dan motivasi mereka. “Ini penting karena laporan diplomat AS ke Washington tak mungkin hasil rekayasa mereka sendiri,” ujarnya.

Karena itu, jika isi kawat ini benar, apa yang dilakukan TB Silalahi adalah sebuah tindak pidana atas negara dan harus ditindaklanjuti dengan serius BIN. Menjadi informan pihak asing adalah perbuatan serius yang bisa digolongkan sebagai mata-mata asing. “Perbuatan ini adalah suatu pengkhianatan terhadap negara,” kata pengacara senior dan Direktur An-Nashr Institute Munarman SH.

Hingga kini aparat kepolisian masih tenang-tenang saja. Padahal, kasus seperti ini bukanlah delik aduan. Dalam pasal 112 KUHP disebutkan bahwa, Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, diancam penjara paling lama 7 tahun. “Polisi bisa langsung menyidik. Antek-antek asing seperti dia harus ditangkap,” kata Munarman.

Memang, hingga kini belum jelas detail isi kawat diplomatik Kedubes AS di Jakarta, dan berbagai informasi yang dilaporkan TB Silalahi, kecuali yang sudah dimuat The Ages dan TSMH. Jadi belum diketahui apakah laporan-laporan itu menyangkut rahasia negara, atau justru hanya “sekadar” aib SBY. Sebab, jika baru sebatas laporan tentang penyalahgunaan kekuasaan SBY, laporan itu belum dapat digolongkan sebagai perbuatan kejahatan terhadap negara.

Saat ini konon masih banyak bocoran kawat Kedubes AS di Indonesia yang dipegang WikiLeaks. Pembocoran kawat ini memang telah didengung-dengungkan sejak akhir tahun lalu. Menurut WikiLeaks, masih ada 3.059 kawat diplomatik dari Kedubes AS di Jakarta dan Konsulat Jenderal di Surabaya. Berarti siapapun harus siap menanti bocoran aib yang masih mengancam. ( suara-islam.com )

READ MORE - Tugas dan Peran TB Silalahi Sebagai Informan Amerika Di Indonesia

Kisah Tikus Yang Lolos Dari Kawalan Paspampres

Kisah Tikus Yang Lolos Dari Kawalan Paspampres — Peristiwa mengejutkan terjadi di ruang wartawan di Kompleks Istana Presiden, Senin (21/3) sekitar pukul 10.00 WIB. Seekor tikus hitam ditemukan tewas di dalam dispenser yang biasa dipakai wartawan untuk mengambil air minum. Bangkai tikus berukuran sedang itu tergeletak, meringkuk di dalam cekungan, tempat galon berisi air biasa diletakkan.

Spekulasi segera berkembang. Ada spekulasi yang menyebutkan, tikus tersebut haus dan mencari minum dengan masuk ke dalam dispenser. Kebetulan, saat itu galon memang tidak terpasang di tempatnya dalam waktu cukup lama, mungkin semalaman. Tikus malang itu lantas tergelincir dan tenggelam.

Pihak Rumah Tangga Istana bertindak sigap. Dalam tempo kurang dari tiga jam sejak penemuan bangkai tikus, dispenser baru sudah datang untuk menggantikan dispenser lama. Bangkai tikus tersebut sendiri tidak diketahui rimbanya. Pastinya sudah disingkirkan jauh-jauh dari Istana.

Tikus adalah mamalia (hewan menyusui) yang termasuk dalam ordo hewan pengerat. Tikus rumah atau Mus musculus termasuk hewan yang populer. Mereka banyak mendatangi rumah penduduk untuk mencari makanan dan tempat tinggal. Tokoh film kartun, Mickey Mouse, pun terinspirasi dari tikus ini. Jerry, tokoh film kartun Tom and Jerry juga terinspirasi oleh tikus rumah.

Ada lagi jenis tikus yang cukup populer, yakni tikus sawah. Petani Indonesia sangat akrab dengan tikus tersebut. Musuh utama tikus sawah adalah burung-burung besar, seperti elang.

Tikus dinilai sebagai salah satu hewan mamalia yang paling sukses beradaptasi di muka bumi. Hewan ini hidup dengan memakan tanaman padi atau, untuk tikus rumah, memakan sisa-sisa makanan.

Oleh karena itu, seorang wartawan sangat senior di Istana meminta rekan-rekannya segera membuang sisa makanan ke tempat sampah. Jangan membiarkannya berserakan di meja. ”Supaya tidak ada lagi tikus di ruang wartawan,” ujarnya dengan serius.

Namun, tikus juga memiliki arti lain dalam dunia makna kehidupan manusia, terutama di Indonesia, salah satu negeri dengan tingkat korupsi tinggi. Tikus kerap kali dijadikan metafora untuk menggambarkan koruptor.

Perilaku tikus yang memakan sisa makanan secara diam-diam sama seperti perilaku koruptor yang mencuri uang rakyat dengan diam-diam. Tikus menyebarkan penyakit, demikian pula para koruptor. Mereka menyebarkan penyakit konsumerisme, bergaya hidup mewah, dan kemiskinan akut di kalangan rakyat jelata.

Tikus memiliki indera penciuman yang peka sehingga sering bisa meloloskan diri dari predator. Demikian pula koruptor. Mereka sangat piawai untuk meloloskan diri dari jeratan hukum.

Bangkai tikus di dalam dispenser membuktikan hewan ini memang sangat pandai beradaptasi dan bisa masuk ke mana saja, selama di tempat itu ada makanan.

Istana Presiden yang dijaga sangat ketat pun dapat ditembus tikus. ( kompas.com )

READ MORE - Kisah Tikus Yang Lolos Dari Kawalan Paspampres

Ternyata Ada Juga Yang Menarik Dari Kebohongan SBY

Ternyata Ada Juga Yang Menarik Dari Kebohongan SBY - Ada yang menarik dalam pengungkapan kritik tokoh-tokoh lintas agama terhadap kebohongan pemerintahan SBY, pekan lalu. Selain pada cakupan dari para tokoh yang tampil, juga bagaimana SBY merespon kritik dengan istilah kebohongan tersebut.

Para tokoh lintas agama yang tampil memperlihatkan keragaman tokoh agama yang ada. Di antaranya Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, KH Shalahuddin Wahid, Syafii Maarif, Pendeta Frans Magnis Suseno, Bikkhu Pannyavaro Mahathera, Pendeta Andreas A Yewangoe, dan lain-lain.

Cakupan tokoh lintas agama yang tampil ini memang masih menyelipkan tanda tanya. Antara lain, kenapa beberapa tokoh Islam yang punya pengaruh besar seperti PB NU, MUI, dan tokoh-tokoh Islam lain yang tidak terekrut. Bukankah di sinilah adanya celah perlawanan balik dari pemerintah dengan memanfaatkan yang tidak diikutkan itu.

Hal ini memperlihatkan sebuah kesan bahwa lebih mudah merekrut tokoh agama non muslim ketimbang sesama tokoh Islam sendiri. Padahal, secara ril pengaruh tokoh Islam jauh lebih kuat dan berbobot dari pada tokoh agama lain. Kesan lain, tokoh agama lain seperti lebih sensitif dengan persoalan bangsa daripada tokoh-tokoh Islam sendiri.

Awalnya, pemerintahan SBY tampak begitu panik. Melalui Menkopolhukam, kritik tokoh-tokoh agama dengan sebutan kebohongan dijawab dengan kritik yang lain. Tapi akhirnya, atas gagasan Din Syamsuddin sendiri saling merespon kritik itu pun berujung pada dialog langsung dengan Presiden SBY.

Apa yang dikhawatirkan para pengamat pun akhirnya terjadi. Sepertinya, SBY memanfaatkan usulan dialog langsung dari Din Syamsuddin untuk menggembosi, paling tidak, mencairkan gerakan lintas agama ini.

Momentum acara dialog diseting sedemikian rupa seolah ini menjadi persoalan seluruh tokoh agama di Indonesia. Dengan begitu, mereka yang tidak terekrut dalam gerakan lintas agama ini akhirnya menjadi alat untuk meredam kritik.

Forum dialog yang tiba-tiba batal disiarkan secara langsung oleh media ini, akhirnya tak lebih menjadi forum dialog dan diskusi para tokoh agama dan pemerintah untuk kebaikan bangsa. Sementara, gagasan awal berupa kritik ‘kebohongan’ pemerintahan SBY menjadi sekadar pro kontra di antara para tokoh yang hadir. ( eramuslim.com )

READ MORE - Ternyata Ada Juga Yang Menarik Dari Kebohongan SBY

Inilah Dia Daftar Lengkap Gaji Presiden dan Wakil Presiden RI Serta Pejabat - Pejabat Lainnya

Inilah Dia Daftar Lengkap Gaji Presiden dan Wakil Presiden RI Serta Pejabat - Pejabat Lainnya - Saat rehat usai rapat kerja Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dua hari lalu, beberapa anggota Dewan terlibat diskusi ringan. Perbincangan dipicu gerakan 'Help Salary President' yang muncul di Twitter.

Anggota Dewan yang berdiskusi di antaranya Nasir Djamil dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bambang Soesatyo dari Fraksi Golkar, Desmon J Mahesa dari Fraksi Gerindra, dan Syarifudin Suding dari Fraksi Hanura. Dari diskusi tersebut, muncul ide 'Gerakan Koin untuk Presiden'.

Kebetulan, ada kotak kaca di dekat tempat mereka berbincang di Sekretariat Komisi Hukum DPR. Selanjutnya, kotak itu diberi tempelan kertas bertulisan "Koin untuk Presiden" dan diisi pecahan uang koin. Menurut Nasir, kotak koin itu disebut sebagai sindiran untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mencurahkan isi hatinya yang tak pernah naik sejak tujuh tahun lalu. "Tak perlu Presiden membesar-besarkannya," ujar Nasir.

Di hadapan peserta rapat pimpinan TNI dan Polri di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jumat (21/1), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono curhat soal gajinya. Presiden mengaku gajinya belum pernah naik selama tujuh tahun menjabat (2004 sampai sekarang).

Pernyataan tersebut memicu kritik. Pasalnya, menurut tulisan The Economist pada Juli 2010 bertajuk "Leaders of the fee World", Presiden Indonesia memiliki rasio besar gaji dibanding pendapatan per kapita di urutan ketiga dunia.

Meski Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan Presiden Yudhoyono tidak meminta naik gaji, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan gaji presiden dan wakil presiden tahun ini bakal naik. Keputusan itu diambil untuk memudahkan kenaikan gaji pejabat lain di bawahnya. Jika gaji presiden bertahan di angka Rp 62 juta per bulan, gaji pejabat juga akan sulit naik. "Misalnya gaji ketua pengadilan tinggi di daerah, rendah sekali," kata Agus di Jakarta, kemarin.

Menurut Agus, kenaikan gaji ini tidak hanya berlaku bagi presiden dan pejabat lain di daerah, tetapi juga pejabat lembaga tinggi negara lain, seperti Ketua MPR< Ketua DPR, Ketua BPK, dan Ketua Mahkamah Agung. Rencana kenaikan sudah dibahas Kementerian Keuangan selama tiga tahun terakhir. Kenaikan besar-besaran ini bakal mengikuti kenaikan gaji presiden.

Menanggapi kontroversi soal gaji Presiden, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menegaskan Presiden Yudhoyono tidak ingin naik gaji. Menurutnya, pemberitaan terkait pernyataan Presiden itu terlalu berlebihan.

Berikut ini daftar gaji pejabat negara berdasarkan data tahun 2005 dan gaji pejabat di Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.

DAFTAR GAJI PEJABAT (data tahun 2005 karena belum ada kenaikan)

1. PRESIDEN

• Gaji pokok: Rp 30.240.000
• Tunjangan jabatan: Rp 32.500.000
• Total: Rp 62.740.000

2. WAKIL PRESIDEN

• Gaji Pokok: Rp 20.160.000
• Tunjangan jabatan: Rp 22.000.000
• Total: Rp 42.160.000

3. Menteri Negara, Jaksa Agung, Panglima TNI dan pejabat lain yang setingkat.

• Gaji pokok: Rp 5.040.000
• Tunjangan jabatan: Rp 13.608.000
• Total: Rp 18.648.000

4. KETUA DPR

• Gaji pokok: Rp 5.040.000
• Tunjangan jabatan: Rp 18.900.000
• Uang paket: Rp 2.000.000
• Komunikasi Intensif: Rp 4.968.000
• Total: Rp 30.908.000

5. WAKIL KETUA DPR

• Gaji pokok: Rp 4.620.000
• Tunjangan jabatan: Rp 15.600.000
• Uang paket: Rp 2.000.000
• Komunikasi Intensif: Rp 4.554.000
• Total: Rp 26.774.000

6. KETUA MAHKAMAH AGUNG

• Gaji pokok: Rp 5.040.000
• Tunjangan jabatan: Rp 18.900.000
• Uang paket: Rp 450.000
• Total: Rp 24.390.000

7. KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

• Gaji pokok: Rp 5.040.000
• Tunjangan jabatan: Rp 18.900.000
• Total: Rp 23.940.000

8. GAJI GUBERNUR BANK INDONESIA :

• Tahun 2006 : Rp 265 juta per bulan

9. DIREKTUR UTAMA BRI

• Rp 167 juta per bulan (berdasar Keputusan pemegang saham 2009)

10. DIREKTUR UTAMA BANK MANDIRI

• Rp 166 juta. (berdasar Keputusan pemegang saham 2009)

11. DIREKTUR UTAMA TELKOM

• Rp 118 juta per bulan (berdasar kinerja keuangan, Telkom 2009)

12. DIREKSI PT ANEKA TAMBANG

• Rp 105 juta per bulan (berdasar RUPS 2009)

13. DIREKTUR UTAMA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA

• Rp 102 juta per bulan (berdasarkan RUPS 2009)

KORAN TEMPO| EVAN (PDAT)| KODRAT

READ MORE - Inilah Dia Daftar Lengkap Gaji Presiden dan Wakil Presiden RI Serta Pejabat - Pejabat Lainnya

Din Syamsuddin Terjebak Perangkap SBY

Din Syamsuddin Terjebak Perangkap SBY - Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan pertemuan antara tokoh lintas agama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/1) sangat dialogis. Ia menilai Kepala Negara cukup positif, hangat, dan terbuka.

"Jawaban Presiden, saya katakan seperti biasa, selalu memesona dan mengesankan. Walaupun memang memakan waktu lama," tutur Din, Selasa (18/1).

Namun, Din kaget sekaligus menyayangkan. Forum kemarin malam dihadiri tamu di luar ekspektasi. "Pertemuan dengan 12 tokoh tak seperti perkiraan. Istana mengundang tokoh agama lebih luas, sehingga jumlahnya hampir seratus orang, sekitar dua baris. Sebenarnya kita mengharapkan dialog yang substansial, ternyata audiens lebih banyak. Bagi kami tak masalah karena sepenuhnya hak pengundang," ucap Din.

Pertemuan tersebut berlangsung 4,5 jam sejak pukul 20.00 WIB. Momen tersebut resmi atas undangan Sekretaris Kabinet. Belasan pemuka tersebut, terang Din, antara lain Solahuddin Wahid, Syafi'i Ma'arif, dan Johan Effendi. Din sekali lagi kecewa, momen tersebut tidak terbuka.

"Saya minta tokoh lintas agama bisa bersifat terbuka agar diketahui rakyat supaya bisa disiarkan media massa khususnya televisi dan radio. Tidak ada salahnya saya rasa. Apalagi di era transparansi dan demokrasi sekarang ini," sambung Din.

Ia meneruskan,"Sayang itu tidak menjadi kenyataan. Saya menilai ada ketidakadilan, Pak Presiden berbicara diliput langsung media massa. Tapi pas tokoh agama, pers tidak boleh di ruangan. Tapi sekali lagi itu tidak masalah karena kan hak tuan rumah".

Selain itu, sifat dan pandangan yang pernah disampaikan forum tokoh lintas agama, bukanlah pernyataan pribadi. "Itu sebagai sikap dan pernyataan kolektif. Disetujui tokoh-tokoh dan nama yang semuanya tercantum di akhir pernyataan, delapan orang.

"Sikap bersama bukan pandangan pribadi, walaupun saya tahu banyak yang mengalamatkan kepada saya, dicap sebagai provokator, Din Syamsuddin. Ini adalah persepsi yang keliru," cetus Din.

Anggota Badan Pekerja Forum Lintas Agama itu mengimbuhkan,"Saya minta tidak perlu disikapi negatif, apalagi menuduh bermotif politik. Kalaupun iya, ini politik kebangsaan dan bukan politik praktis. Apalagi kalau sampai dituduhkan ke upaya pemakzulan. Itu jauh dari pikiran tokoh lintas agama".

Din, atas nama kalangan pemuka agama meminta pemerintah khususnya Presiden SBY lebih bersungguh-sungguh menuntaskan masalah bangsa. Penggunaan kata 'kebohongan' seperti yang beredar belakangan, lebih pada nada kondisional.

"Kami mencatat Presiden akan memimpin langsung pemberantasan korupsi door to door. Nyatanya? Masih saja merajalela. Contohnya kasus Gayus Tambunan. Kenapa harus terbongkar setelah ada wartawan foto ataupun surat pembaca. Itu semua harusnya menjadi entry point karena korupsi berdampak pada kemiskinan," seru Din. ( metrotvnews.com )

READ MORE - Din Syamsuddin Terjebak Perangkap SBY

Pengingkaran Presiden Jadi Berkah Bagi Wakil Presiden Boediono

Pengingkaran Presiden SBY Jadi Berkah Bagi Wakil Presiden Boediono - Janji Presiden untuk memimpin langsung penanganan persoalan bangsa dan negara dijawab dengan mengeluarkan 12 instruksi Presiden. Uniknya Presiden menunjuk Wakil Presiden Boediono untuk mengawasi pelaksanaan instruksi tersebut.

Reaksi terhadap langkah Presiden memang beragam. Yang positif melihat Presiden akhirnya mau berbicara lebih tegas. Paling tidak dalam kasus Gayus Tambunan, Presiden memerintahkan pencopotan pejabat yang terlibat serta dilakukan pembuktian terbalik.

Wakil Presiden Boediono

Namun di pihak lain kita melihat ada kekecewaan bahwa Presiden melimpahkan lagi pengawasan dan penyelesaian persoalan kepada Wapres. Sudah sering terjadi penunjukan pejabat atau tim oleh Presiden tidak menghasilkan apa pun, kecuali menghasilkan rekomendasi yang tidak pasti dilaksanakan juga.

Penjelasan yang disampaikan pakar hukum Prof. Indriyanto Senoadji sangatlah jelas untuk menggambarkan kekurangtepatan Presiden melimpahkan tanggung jawab penyelesaian persoalan bangsa. Pelimpahan kewenangan tidak akan bisa menyelesaikan persoalan, karena adanya arogansi di antara tiga lembaga penegak hukum yakni Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hanya dengan otoritas Presiden maka arogansi dari ketiga lembaga penegak hukum bisa dihilangkan. Dengan perintah Presiden, maka ketiga lembaga penegak hukum itu bisa diminta untuk berkoordinasi menegakkan keadilan di negeri ini.

Sekarang ini sangat terasa adanya perebutan kewenangan seperti dalam kasus Gayus Tambunan. Setelah bertemu pengacara Gayus, Adnan Buyung Nasution dan KPK berencana untuk mengambil alih kasus, Polri tampak kebakaran jenggot. Mereka segera bergerak menemui Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak untuk meminta berkas pajak 151 perusahaan yang ditangani oleh Gayus.

Padahal kalau memang Polri serius seharusnya ketika Gayus "bernyanyi" saat bersaksi di depan pengadilan, Polri sudah menindaklanjuti apa yang disampaikan Gayus itu. Bukankah dalam bekerjanya selama ini, polisi mencoba mengorek pengakuan terdakwa saat membuat berkas acara pemeriksaan. Sekarang ketika ada pengakuan tanpa tekanan yang disampaikan terdakwa di depan persidangan, aneh jika polisi tidak menganggapnya sebagai bukti pengakuan yang berharga.

Ketika sekarang polisi tergerak untuk mengungkap kasus Gayus apakah ini memang berangkat dari keinginan membongkar mafia pajak atau hanya sekadar bagian darmi upaya embatasi kasus agar tidak melebar terlalu jauh. Bagaimana pun polisi tidak mungkin bisa lepas tangan karena ketika pertama kali merekayasa kasus Gayus di Pengadilan Negeri Tangerang, polisi ikut terlibat.

Sebenarnya ada dua jenderal polisi yang sudah disebut-sebut ikut menikmati uang Gayus. Namun mereka hanya dilepas dari jabatan struktural, sementara yang harus mendekam di dalam penjara dua pejabat rendahan yakni Kompol Arafat Ernanie dan AKBP Sri Sumartini.

Padahal kalau mengacu kepada instruksi Presiden, kasus Gayus harus ditangani secara bersama-sama oleh KPK, Polri, Kejaksaan Agung, dan PPTAK. Bahkan Presiden secara jelas menginstruksikan untuk tidak berkompromi kepada semua pejabat yang terlibat dalam kasus Gayus.

Inilah sekaligus menjadi tantangan bagi Wapres Boediono. Bagaimana Boediono bisa memberi kontribusi yang lebih positif dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus menyelamatkan muka Presiden.

Selama ini Boediono dianggap tidak memberi manfaat apa-apa kepada pemerintahan maupun kepada Presiden. Peran yang dijalankan sangatlah minimalis dan tidak terasa sama sekali oleh masyarakat. Akibatnya nada sumbang banyak ditujukan kepada Presiden.

Bahkan begitu tidak berartinya, Presiden pun seperti tidak menganggap keberadaan Wapres. Belum ada tindakan besar yang disumbangkan Wapres ketika dipercaya untuk menindaklanjuti berbagai keputusan yang diambil Presiden maupun di dalam Sidang Kabinet.

Wapres kini mempunyai kesempatan emas untuk menorehkan sejarah yang baik dari keberadaannya sebagai orang nomor dua di negeri ini. Pada akhirnya warisan yang akan diingat masyarakat dari seorang pejabat negara adalah kebijakan bermanfaat yang dikeluarkan untuk kepentingan bangsa dan negara, ketika ia sedang menjabat.

Memang banyak yang meragukan kemampuan Wapres untuk menindaklanjuti instruksi Presiden. Apalagi ada satu kasus yang diminta Presiden untuk diselesaikan yaitu kasus Bank Century. Kita tahu Wapres menjadi orang yang direkomendasikan Pansus DPR ikut terlibat dalam langkah penyelamatan Bank Century yang berpotensi merugikan keuangan negara Rp 6,7 triliun.

Namun sebagai seorang intelektual yang menjunjung tinggi integritas, Wapres Boediono pasti bisa membedakan antara kepentingan negara dan kepentingan pribadi. Prinsip fiat justicia, ruat coelum, walaupun langit runtuh, hukum harus tetap ditegakkan?? harus ditegakkan, tentunya dipahami oleh Wapres.

Apalagi jika disadari harga yang harus dibayar, jika momentum ini gagal dimanfaatkan secara baik. Ketidakpercayaan publik kepada pemerintah akan semakin menjadi-jadi, karena pemerintah dianggap hanya pandai mengumbar janji-janji, tanpa mampu memenuhi janji itu. ( metrotvnews.com )

READ MORE - Pengingkaran Presiden Jadi Berkah Bagi Wakil Presiden Boediono

Mempelajari 12 Instruksi Presiden Yang Membuat Borok SBY Semakin Menganga

Mempelajari 12 Instruksi Presiden Yang Membuat Borok SBY Semakin Menganga - Merespons pernyataan para tokoh agama, SBY menggelar kabinet terbatas di Istana Presiden, Jakarta, Senin (17/1). Sidang dihadiri lembaga penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan dan sejumlah menteri seperti Menteri Keuangan dan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia. Usai menggelar rapat, SBY menyampaikan 12 instruksi presiden, berikut isinya:

1. Presiden meminta kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mempercepat dan menuntaskan kasus hukum Gayus Tambunan. ( berarti selama ini pemerintah melalui aparat hukumnya memang dengan sengaja memperlabat penuntasan kasus Gayus Tambunan )

2. Agar lebih meningkatkan sinergi diantara penegak hukum dengan melibatkan PPATK dan Satgas pemberantasan mafia hukum. " KPK lebih dilibatkan dan tetap didorong untuk melakukan langkah-langkah pemeriksaan yang belum ditangani oleh Polri, " kata Presiden SBY. ( Berarti koordinasi antar lembaga penegak hukum di zaman pemerintahan SBY sangat kacau yang sekalugus memperlihatkan kemampuan SBY dalam mengelola organisasi pemerintahan yang sekarang dipimpinnya )

3. Akan dilakukan audit kinerja dan audit keuangan terhadap lembaga penegak hukum yang memiliki kaitan dengan kasus Gayus Tambunan, yang ditandai dengan terjadinya penyimpangan di sejumlah simpul beberapa lembaga tersebut. ( Berarti Presiden SBY sudah tahu dan mencurigai membiarkan terjadinya penyimpangan dalam penanganan kasus Gayus Tabunan ) "Mulai hari ini, di Kepolisian, Kejaksaan, dan Direktorak Jenderal pajak. Saya berharap hal yang sama juga dilakukan terhadap lembaga-lembaga penegak hukum yang tidak di bawah kemimpinan dan kendali presiden," SBY menjelaskan. ( Berarti kerja para aparat hukum dibawah pemerintahan SBY selama ini bergerak secara bebas tanpa ada audit dan pertanggungjawaban serta tanpa evaluasi hasil kerja )

4. Penegakan hukum agar dijalankan secara adil dan tidak pandang bulu.. ( Berarti selama pemerintahan SBY hukum tidak ditegakkan secara adil tetapi ditegakkan sesuai selera aparat penegak hukum saja atau istilah ' tebang pilih ' itu benar adanya ). Sejumlah 149 perusahaan yang disebut-sebut dalam kasus Gayus Tambunan bisa saja ada kaitannya dengan masalah perpajakan, jika hasil penyelidikan menunjukkan bukti cukup. ( Berarti selama ini perusahan - perusahan yang menjadi pasien Gayus Tambunan belum pernah diperiksa. Jadi ngapain aja selama ini pak ... ??? )

5. Guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum, Presiden berpendapat, pembuktian terbalik dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku di negara kita. ( Berarti Presiden SBY tahu dengan persis bahwa sistem penegakan hukum selama ini tidak berjalan efektif kok dibiarkan saja ... ??? Keluarkan Perpu tentang Pembuktian Terbalik Dong ...!!! )

6. Presiden menginstruksikan untuk mengamankan dan mengembalikan uang dan aset-aset Negara, termasuk perlunya dilakukan perampasan uang yang diduga hasil korupsi dalam kasus Gayus Tambunan. ( Berarti selama ini Presiden SBY sudah tahu dan membiarkan saja kalau kerugian uang negara akibat kasus korupsi tidak dikembalikan kepada negara, Pantas saja Gayus Tambunan bebas pelesiran keseluruh dunia; hasil rampokannya ngak disentuh ... )

7. Memberikan tindakan administrasi dan disiplin, disamping sanksi hukum, kepada semua pejabat yang dinyatakan bersalah. Dalam hal ini termasuk mutasi dan pencopotan. Presiden berharap poin ketujuh ini dapat dilakukan dalam satu pekan ke depan. ( Berarti selama ini penjabat pemerintah yang terlibat kasus hukum tidak pernah diberi sanksi. benar - benar biadab .... kalau rakyat jelata seperti nenek Minah dan Prita Mulya Sari, dan rakyat jelata lainnya pasti sudah ditembaki barangkali )

8. Presiden memberikan waktu satu bulan untuk organisasi atau lembaga yang sejumlah pejabatnya melakukan penyimpangan agar menata ulang supaya unsur - unsur yang bisa melakukan hal yang serupa di masa depan dapat dibersihkan. ( selama ini Bapak Presiden SBY dan anak buahnya Ngapain aja ... terima gaji doang ... )

9. Presiden akan melakukan peninjauan dan perbaikan secara serius terhadap sistem kerja dan semua aturan yang memiliki celah atau lubang hukum untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kejahatan serupa di masa yang akan datang. ( Pantas saja negara ini bertambah kacau, Presiden sebagai kepala pemerintahan saja tidak serius mengurus negara )

10. Presiden ingin mendapatkan laporan secara berkala terhadap kemajuan penuntasan kasus Gayus Tambunanan. " Termasuk pelaksanaan Instruksi Presiden yang secara tertulis akan segera kita keluarkan, setiap dua minggu," SBY menjelaskan. ( Berarti berbeda dengan kasus Video porno Ariel - Luna Maya dan Cut Tari, selama ini presiden SBY tidak pernah tahu dan tidak pernah mau tahu perkembangan kasus Gayus Tambunan ... pantas saja ngak selesai - selesai dan berbelit - belit )

11. Pejabat terkait diminta menjelaskan kepada masyarakat tentang apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam proses penangan kasus Gayus. Tambunan ( Berarti selama ini Presiden SBY melarang ( sekarang baru diminta ) aparat hukum menjelaskan perkembangan kasus Gayus Tambunan kepada masyarakat. mungkin karena selama ini Presiden SBY sendiri juga tidak tahu..... Barang ... kali ... )

12. Wakil Presiden ditugasi untuk memimpin kegiatan pengawasan, pemantauan, dan penilaian, pelaksanaan Inpres ini dengan dibantu oleh Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. ( Berarti pada akhirnya, Presiden SBY yang telah berjanji akan menjadi orang yang berdiri paling depan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia tetap saja tidak akan tahu apa - apa atau malah bisa mengundang Hak Angket baru di DPR seperti kasus Bank Century yang entah di mana rimbanya saat ini )

Seluruh tulisan yang berwarna merah diatas disampikan berdasarkan sebuah pemahaman bahwa sesungguhnya " yang disuruh bangun adalah orang yang tidur, kalau tidak pernah tidur, ya tidak pernah disuruh bangun ", " yang dibersihkan adalah yang kotor, kalau tidak kotor, buat apa dibersihakan .... mubazir " , " yang disuruh jalan adalah yang diam ditempat, yang disuruh berhenti adalah yang sedang jalan ", " yang disuruh berkerja adalahyang tidak bekerja "( Media indonesia.com )

READ MORE - Mempelajari 12 Instruksi Presiden Yang Membuat Borok SBY Semakin Menganga

Pengelolaan Keuangan Depetemen Keuangan Kacau Balau

Pengelolaan Keuangan Depetemen Keuangan Kacau Balau — Keprihatian ekonomi dan ketimpangan sosial rupanya tak melahirkan kepekaan banyak pihak. Lihat saja buktiknya, rumah dinas Menteri Kuangan. Untuk renovasi rumah jabatan yang dihuni Agus Martowardojo ini dikabarkan mencapai milyaran.

Selama dua tahun Kementerian Keuangan melakokasikan anggaran untuk renovasi rumah jabatan Menteri Keuangan dengan total mencapai Rp3,4 milyar.

Informasi ini berdasarkan data yang dirilis LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Menurut Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, Menteri Keuangan pada Tahun 2008 melakukan renovasi rumah jabatannya dan mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,1 milyar.

Renovasi Rumah jabatan Menteri Kuangan ini meliputi pekerjaan-perkerjaan interior misalnya pekerjaan pasang back drop, plafonddan pasang wall vinyl ex import.

"Setelah selesai pekerjaan renovasi rumah jabatan menteri keuangan ini, rupanya menteri keuangan tidak puas dengan hasil renovasi rumah jabatannya yang telah menelan anggaran sebesar Rp.2.1 milyar," ujarnya di Jakarta, Ahad (2/1).

Lebih lanjut dia mengungkapkan pada tahun anggaran 2009, Menteri keuangan kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 milyar untuk renovasi rumah jabatannya. Jadi, total alokasi anggaran untuk renovasi rumah jabatan menteri keuangan sebesar Rp3,4 milyar.

Menurut Uchok, dilihat dari perencanaan seperti diatas akan menggambarkan perencanaan penganggaran yang sangat buruk sekali sehingga realisasi belanja sangat boros, alias tidak efisien. Selain boros pada belanja, Kementeriaan Keuangan sangat kacau balau dalam pengelolaan penerimaan negara. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya penerimaan negara bisa menguap begitu saja tanpa adanya pertanggungjawaban dari kementerian keuangan. ( hidayatullah.com )

READ MORE - Pengelolaan Keuangan Depetemen Keuangan Kacau Balau

Ternyata Ini Asal Usul iPad Yang Diiklankan Presieden SBY ... !?

Ternyata Ini Asal Usul iPad Yang Diiklankan Presieden SBY ... !? - "Eh, itu iPad pemberian saya, ternyata dipakai juga oleh Presiden Yudhoyono," mungkin kata-kata itulah yang keluar dari mulut Richard Greene penulis buku "Words That Shook The World - Addendum: The 1st Decade of The 21st Centry", jika ia melihat pidato SBY pada 2 Desember 2010.

Pada tanggal 2 Desember saat pidato menyikapi kontroversinya soal keisitimewaan Yogya, untuk pertama kalinya Presiden SBY menaruh komputer tablet miliknya di atas podium garuda yang jadi kebanggaannya. iPad itu begitu mencolok mata hingga banyak warga yang berkomentar karenanya. Biasanya SBY memang memakai iPad saat memimpin rapat. tapi menaruhnya di podium itu tidak biasa.

Presiden SBY menerima Richard Greene, penulis buku Words That Shook The World - Addendum: The 1st Decade of The 21st Century di Hotel Westin Harbour Castle, Toronto, Kanada, Sabtu (26/6/2010) siang waktu setempat

Pada 26 Juni lalu Richard Greene memang sempat meberikan hadiah istimewa kepada SBY. Sebuah iPad berisi bukunya "Words That Shook The World - Addendum: The 1st Decade of The 21st Centry" yang diformat dalam bentuk digital book. Jadi, SBY tak perlu menjilat jarinya untuk sekadar membalik buku. Hadiah itu diberikan saat SBY menerima kunjungan Grene di di Hotel Westin Harbour Castle, Toronto, Kanada.

Richard Greene menghadiahkan iPad itu lantaran menganggap pidato SBY di John Kennedy School of Government Universitas Harvard, AS, dinilai menjadi salah satu pidato yang mengguncang dunia. Karenanya, Richard Greene memasukkan pidato bertajuk "Towards Harmony Among Civilization" itu ke dalam buku berjudul "Words That Shook The World - Addendum: The First Decade of The 21st Century".

Richard Greene adalah konsultan public speaking, penulisan pidato, dan strategi komunikasi. Richard Greene oleh koran Sunday Times dijuluki The Master of Charisma. Kliennya ada kepala negara/pemerintahan, pebisnis, selebritis, dan profesional.

Bisa jadi iPad yang dipakai SBY itu bukan hadiah dari Greene. Seorang presiden pasti bisa mendapatkan iPad baru dalam hitungan menit. Tapi, "Buat apa punya iPad sampai dua atau tiga buah?"

Soal iPad SBy ini sempat menjadi perbincangan hangat di dunia maya jaringan sosial. Banyak yang sepakat tapi banyak juga yang mencibir. Yang sepakat mengatakan bahwa SBY memang berjiwa modern dan tak anti pada perkembangan teknologi. SBY memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Sedangkan yang tak sepakat menganggap, gaya SBY terlalu berlebihan dengan menonjolkan iPadnya. ( tribunnews.com )

Mungkin masyarakat memang belum terbiasa ya pak?.

READ MORE - Ternyata Ini Asal Usul iPad Yang Diiklankan Presieden SBY ... !?

Pidato SBY Masih Mengambang ... !!!

Pidato SBY Masih Mengambang ... !!! - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, ketahanan pangan belum merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga perlu upaya keras untuk mencapai swasembada pangan.

"Ada daerah yang surplus, ada daerah yang minus," kata Presiden dalam sambutan acara pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan Nasional 2010 di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

Menurut Presiden, salah satu cara untuk meningkatkan ketahanan pangan adalah meningkatkan produksi pangan di daerah yang dianggap minus. Namun demikian, Yudhoyono menyadari hal itu tidak semudah yang dibayangkan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, ketahanan pangan belum merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga perlu upaya keras untuk mencapai swasembada pangan. (foto: yogyaonline.net)

Presiden meminta seluruh rakyat dan instansi pemerintah saling membantu untuk meningkatkan keterhubungan antarwilayah. Yudhoyono juga berharap sarana dan prasarana transportasi bisa diperbaiki, sehingga distribusi pangan bisa berjalan lancar.

Distribusi pangan yang baik, kata presiden, akan memperbaiki pemerataan ketahanan pangan.

Presiden juga meminta rakyat untuk meningkatkan produksi tanaman pangan untuk mewujudkan swasembada pangan. "Swasembada untuk komoditas pangan tertentu adalah tantangan yang harus kita jawab," katanya.

Kepala Negara berharap, seluruh rakyat Indonesia hingga satuan terkecil di tingkat keluarga turut berperan dalam meningkatkan produksi pangan dengan menanam berbagai jenis tanaman pangan di pekarangan rumah.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan Penghargaan Ketahanan Pangan Nasional kepada Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Sultan Hamengkubuwono X menerima penghargaan itu atas prestasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam ketersediaan pangan yang ditunjukkan dengan peningkatan produksi padi dan palawija.

Yogyakarta juga dianggap berhasil dalam meningkatkan produksi ikan dan ternak. Kemudian, pemerintah menganggap Yogyakarta berhasil mengembangkan penyaluran minyak goreng bersubsidi dan pengembangan cadangan pangan melalui lumbung pangan.

Pemerintah juga Penghargaan Ketahanan Pangan Nasional dan Peningkatan Produksi Beras Nasional di atas lima persen kepada tiga provinsi, yaitu Riau, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara.

Sementara itu, setelah kecewa dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Keistimewaan Yogyakarta, masyarakat Kota Gudeg berharap pidato Presiden bisa mengobatinya. Kamis kemarin, mereka pun serius mendengarkan pidato itu melalui acara nonton bareng yang digelar di beberapa posko keistimewaan. Dalam sepekan terakhir, posko keistimewaan ramai dibentuk warga terkait tidak jelasnya pemerintah pusat menyikapi keistimewaan Yogyakarta.

Namun, harapan itu sirna. Menurut mereka, pidato Presiden SBY tidak memuaskan karena tak secara tegas menjelaskan soal keistimewaan Yogyakarta. "Sangat tidak memuaskan karena logikanya segera berpikir melangkah ke rencana untuk penetapan, tapi ternyata masih memikir sampai lima tahun ke depan," kata Sukiman, Ketua Paguyuban Duku. "Terkesan mengulur-ulur waktu ini, dia, saya katakan Presiden yang cuci tangan dengan Undang-undang Keistimewaan."

"Pidato SBY masih mengambang, masih belum ada kejelasan," ucap Gunawan, pedagang. "Masih belum ada kejelasan jika belum ada penetapan seperti yang diinginkan banyak masyarakat di Yogya," komentar Dasa Saputra, karyawan swasta.

Kekecewaan rakyat Yogya bermula dari draft RUU Keistimewaan Yogyakarta. Pasal 11, misalnya, menempatkan Sultan Hamengkubuwono X dan Paku Alam hanya sebagai simbol, penjaga budaya, serta pemersatu warga Yogja. Sedangkan kepala pemerintahan, yaitu gubernur dan wakil gubernur dipilih sesuai dengan perundang-undangan.

Sebagian warga Yogya menilai draft RUU tersebut melupakan jasa besar Yogyakarta dan Keratonnya pada Republik Indonesia di masa revolusi. Padahal, begitu republik ini terbentuk, Kerajaan Ngayogyakarta bersama Kadipaten Paku Alaman langsung menyatakan bergabung. Bahkan saat situasi keamanan di Jakarta bergolak, Januari 1946, Ibu Kota Republik dipindahkan ke Yogyakarta hingga Desember 1949.

Saat itu, semua kegiatan dan pembiayaan negara ditanggung Kesultanan Ngayogyakarta. Atas jasa itulah, Maret 1950 keluar Undang-undang nomor 3 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejumlah undang-undang kemudian muncul dan tidak sedikitpun mengusik Keistimewaan Yogyakarta. Baru pada RUU yang masih akan dibahas bersama DPR, rakyat Yogyakarta ingin memastikan keistimewaan itu tidak hilang. ( suaramedia.com )

READ MORE - Pidato SBY Masih Mengambang ... !!!