Ada Apa Dengan Front Pembela Islam ( FPI ) ... ??? - Penolakan kehadiran Front Pembela Islam di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu 11 Februari 2012 ternyata berdampak luas. Termasuk dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemarin SBY menyatakan pendapat tentang penolakan itu.
"Mestinya harus bertanya kenapa, yang lain boleh melaksanakan kegiatan di Kalimantan, tapi saudara-saudara kita yang di FPI seolah-olah ditolak atau tidak boleh," ujar SBY dalam silaturahim bersama wartawan di Istana negara, 13 Februari 2012.
Indonesia sudah memiliki UU Organisasi Masyarakat No.8 Tahun 2005. Tetapi aturan tersebut ternyata masih memberi lubang bagi organisasi masyarakat yang seolah-olah bisa berbuat apa saja. Dalam UU itu, disebutkan betul bagaimana negara menjamin kebebasan berbicara dan berpendapat. "Tapi tidak ada freedom of action" kata SBY.
Kebebasan beraksi yang kebablasan itulah yang kini sedang dikaji Kementerian Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku sedang mempertimbangkan ini mengingat tindakan kekerasan yang kerap dilakukan anggota organisasi kemasyarakatan itu.
"Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik sedang melakukan kajian. Kalau ada bukti-bukti yang kuat, kami akan mengambil langkah," kata Gamawan seusai rapat koordinasi di kantor Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, kemarin
Gamawan merujuk pada aksi perusakan yang dilakukan di kantornya pada 12 Januari lalu. Kala itu, beberapa anggota yang tergabung dalam Forum Umat Islam merusak kantor Kementerian Dalam Negeri dalam aksi unjuk rasa. Dia juga melihat tindakan kekerasan brutal yang pernah terjadi di kawasan Silang Monas pada 2008.
Menanggapi sikap pemerintah dan aparat hukum di Kalimantan Tengah, Ketua Umum FPI Rizieq Shihab balik meminta Presiden dan Kepala Kepolisian RI mencopot Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang dan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Brigadir Jenderal Daminanus Jacky.
"Gerombolan (yang menolak) itu binaan Gubernur Kalteng dan tidak mungkin Kapolda Kalteng tidak tahu. Dia membiarkan aksi tersebut," kata Rizieq di kantor Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI kemarin.
Menurut Rizieq, penolakan dari kalangan pemerintah tidak mewakili masyarakat Dayak dan Kalimantan Tengah. "FPI akan didirikan di seluruh wilayah NKRI, terutama di Kalimantan Tengah," ujarnya.
Juru bicara FPI, Munarman, menegaskan, pembentukan FPI di Kalimantan Tengah tetap berjalan sesuai dengan rencana. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Seruyan sekaligus tokoh Dayak Seruyan, Budiyardi, juga menyatakan dukungan terhadap pendirian FPI di Seruyan, Kobar, Kotim, dan Sintang.
Sementara itu, sejumlah tokoh agama, adat, ormas, dan forum koordinasi pimpinan daerah berkumpul di kantor Gubernur Kalimantan Tengah kemarin. Penolakan terhadap FPI tidak ada kaitannya dengan sentimen agama dan kesukuan. ( tempo.co )
"Mestinya harus bertanya kenapa, yang lain boleh melaksanakan kegiatan di Kalimantan, tapi saudara-saudara kita yang di FPI seolah-olah ditolak atau tidak boleh," ujar SBY dalam silaturahim bersama wartawan di Istana negara, 13 Februari 2012.
Indonesia sudah memiliki UU Organisasi Masyarakat No.8 Tahun 2005. Tetapi aturan tersebut ternyata masih memberi lubang bagi organisasi masyarakat yang seolah-olah bisa berbuat apa saja. Dalam UU itu, disebutkan betul bagaimana negara menjamin kebebasan berbicara dan berpendapat. "Tapi tidak ada freedom of action" kata SBY.
Kebebasan beraksi yang kebablasan itulah yang kini sedang dikaji Kementerian Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku sedang mempertimbangkan ini mengingat tindakan kekerasan yang kerap dilakukan anggota organisasi kemasyarakatan itu.
"Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik sedang melakukan kajian. Kalau ada bukti-bukti yang kuat, kami akan mengambil langkah," kata Gamawan seusai rapat koordinasi di kantor Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, kemarin
Gamawan merujuk pada aksi perusakan yang dilakukan di kantornya pada 12 Januari lalu. Kala itu, beberapa anggota yang tergabung dalam Forum Umat Islam merusak kantor Kementerian Dalam Negeri dalam aksi unjuk rasa. Dia juga melihat tindakan kekerasan brutal yang pernah terjadi di kawasan Silang Monas pada 2008.
Menanggapi sikap pemerintah dan aparat hukum di Kalimantan Tengah, Ketua Umum FPI Rizieq Shihab balik meminta Presiden dan Kepala Kepolisian RI mencopot Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang dan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Brigadir Jenderal Daminanus Jacky.
"Gerombolan (yang menolak) itu binaan Gubernur Kalteng dan tidak mungkin Kapolda Kalteng tidak tahu. Dia membiarkan aksi tersebut," kata Rizieq di kantor Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI kemarin.
Menurut Rizieq, penolakan dari kalangan pemerintah tidak mewakili masyarakat Dayak dan Kalimantan Tengah. "FPI akan didirikan di seluruh wilayah NKRI, terutama di Kalimantan Tengah," ujarnya.
Juru bicara FPI, Munarman, menegaskan, pembentukan FPI di Kalimantan Tengah tetap berjalan sesuai dengan rencana. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Seruyan sekaligus tokoh Dayak Seruyan, Budiyardi, juga menyatakan dukungan terhadap pendirian FPI di Seruyan, Kobar, Kotim, dan Sintang.
Sementara itu, sejumlah tokoh agama, adat, ormas, dan forum koordinasi pimpinan daerah berkumpul di kantor Gubernur Kalimantan Tengah kemarin. Penolakan terhadap FPI tidak ada kaitannya dengan sentimen agama dan kesukuan. ( tempo.co )
No comments:
Post a Comment