Apa Yang Terjadi Jika Ibu Kota Negara Tidak Dipindahkan Ke Yogyakarta ... ???

Apa Yang Terjadi Jika Ibu Kota Negara Tidak Dipindahkan Ke Yogyakarta ... ??? — Pemerintah pusat diharapkan tidak mengabaikan fakta sejarah bahwa Yogyakarta sebagai ibu kota negara memberikan andil pada terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian dikatakan sejarawan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Suhartono.

"Selama empat tahun, 4 Januari 1946 hingga 27 Desember 1949, ibu kota RI berada di Yogyakarta," kata Guru Besar Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM ini dalam studium generale (kuliah umum) memperingati "Republik Yogyakarta", Selasa (4/1/2011) di Yogyakarta.

Menurut dia, saat itu Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan secara politis dan memiliki posisi strategis dalam perjuangan dan pertahanan kemerdekaan.

Seorang peserta kirab melakukan aksi tretrikal sebagi mantan Presiden Soekarno saat kirab budaya di Stasiun Tugu, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, Selasa (4/1/2011). Kirab budaya yang diikuti oleh berbagai elemen masyarakat tersebut dalam rangka pengukuhan Yogyakarta Kota Republik dan akan diperingati setiap tangal 4 Januari oleh warga Yogyakarta.

"Posisi Yogyakarta dengan keistimewaannya jika berlatar belakang sejarah seharusnya tidak bisa dipisahkan dan dihilangkan. Keistimewaan itu, di antaranya, posisi Sultan (Hamengku Buwono) sebagai raja keraton serta Paku Alam sebagai Adipati Pakualam," katanya.

Suhartono mengatakan, berpindahnya ibu kota RI saat itu bukan tanpa alasan. Saat itu situasi Jakarta tidak aman dan roda pemerintahan RI macet total akibat unsur-unsur yang saling berlawanan.

Di satu pihak masih ada pasukan Jepang yang memegang status quo, tetapi di pihak lain ada pihak sekutu yang diboncengi NICA. Bahkan situasi Jakarta makin genting dan keselamatan para pemimpin bangsa terancam.

"Atas inisiatif Sultan Hamengku Buwono IX, ibu kota RI pun berpindah ke Yogyakarta, yang infrastruktur dan elite bangsawannya sudah lengkap. Bagaimana seandainya ibu kota republik yang masih muda tidak dipindahkan ke Yogyakarta? Hasilnya tentu akan lain," katanya.

Ia mengatakan, dari Yogyakarta, persoalan politik bangsa kala itu dikoordinasikan. Semua bisa ditangani dengan baik berkat kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono IX.

"Sudah bukan rahasia lagi bahwa Sultan Hamengku Buwono IX berperan besar dalam mengelola Republik Yogyakarta sehingga semua berjalan lancar dan cita-cita republik menuju persatuan bangsa dan pengakuan kedaulatan dapat terlaksana dengan baik," paparnya.

Menurut Suhartono, dipilihnya Yogyakarta sebagai ibu kota RI atas pandangan politik dan keberanian Sultan Hamengku Buwono IX mengambil risiko. Sultan Hamengku Buwono IX dan masyarakatnya merupakan penyambung kelangsungan RI dalam menghadapi agresi militer Belanda.

"Sultan Hamengku Buwono IX merupakan aktor intelektualis yang memiliki multistatus. Selain sebagai raja, kepala derah, menteri pertahanan, Sultan adalah key person dan juru runding dengan Belanda, juga figur kunci birokrasi sipil di Indonesia," katanya. ( kompas.com )

Mungkin Artikel Berikut Juga Anda Butuhkan...!!!